Dari Bencana Sumatera ke Koreksi Struktur Penguasaan Tanah : Okezone News

Oleh: Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, Ekonom Senior Indef

PASTI ada hikmah di balik bencana banjir di Sumatera dan harus dijadikan momentum terobosan reforma agraria untuk menegakksn keadilan dalam pemilikan tanah dan sekaligus koreksi atas degradasi lingkungan hidup. Dalam sejarah kebijakan publik, krisis justru menjadi jendela kebijakan (policy window) untuk malakukan koreksi struktural. 

Semua pihak terutama harus mencari cara dan kebijakan korektif terhadap masalah ini. Banjir di Sumatera ini bukan sekadar musibah, tetapi peringatan keras atas deforestrasi dan ketimpangan penguasaan tanah. Karena itu kebijakan reforma agraria adalah solusi yang mendasar dan bersifat struktural, konstitusional dan berorientasi jangka panjang.  

Dari dasar pemikiran tersebut, harus ada format kebijakan (Policy brief)  yang mendesak dan dapat langsung digunakan oleh Presiden, Kementerian Lembaga, DPR, dan Pemerintah Provinsi.  Meskipun sekarang masih harus bergulat dengan pekerjaan jangka pendek membantu korban banjir, tetapi harus sudah ada yang memikirkan solusi jangka panjang dari masalah banjir besar ini.

Permasalahan dan isu utama yang dihadapi dalam fenomena banjir Sumatera adalah masalah struktural, ketimpangan penguasaan tanah dan degradasi DAS. Banjir berulang di berbagai wilayah Sumatera bukan semata fenomena alam, melainkan akumulasi kegagalan tata kelola lahan dan DAS. 

Alih fungsi hutan dan penguasaan lahan skala besar telah menciptakan risiko bencana sistemik. Ini semua merupakan isu jangka panjang, yang harus diselesaikan secara sistematis mulai saat ini bersamaan dengan pemulihan dan bantuan untuk korban bencana.