Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai hingga akhir tahun ini kecemasan masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja belum sepenuhnya terjawab.
“Ketersediaan kerja masih menjadi kecemasan utama masyarakat, sementara kebijakan lingkungan justru menunjukkan kontradiksi,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.
Ia menyoroti kebijakan perluasan perkebunan sawit di wilayah Papua yang dinilai berisiko memperparah deforestasi, terlebih di tengah rangkaian bencana ekologis yang terus berulang di berbagai daerah.
“Kebijakan ini menunjukkan ketidaksensitifan terhadap krisis lingkungan,” tegasnya.
Meski demikian, Nurul mengakui bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo relatif tinggi sejak awal pelantikan hingga bulan ini. Namun, ia mengingatkan agar angka kepuasan tersebut tidak dimaknai sebagai legitimasi tanpa batas atas seluruh kinerja pemerintahan.
Ia menilai, kepuasan publik bersifat dinamis dan dapat bersifat sementara, bahkan tidak menutup kemungkinan hanya merupakan efek honeymoon period di awal masa pemerintahan.
Lebih jauh, Nurul mengingatkan bahwa kegagalan merespons persoalan lingkungan, membiarkan eksploitasi alam berlanjut, serta buruknya komunikasi pejabat publik terhadap kritik rakyat berpotensi menggerus fondasi demokrasi.
“Ketika eksploitasi alam terus dibiarkan, komunikasi pejabat publik tak kunjung diperbaiki dan malah melukai rakyat, demokrasi dilemahkan, sementara kritik dianggap ancaman dan diabaikan, maka jangan berharap apa yang dicita-citakan Presiden tercapai,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan risiko besar terhadap masa depan bangsa jika arah kebijakan tersebut tidak segera dibenahi.
“Justru yang akan terjadi Indonesia bubar sebelum 2045, seperti yang sempat disampaikan Presiden Prabowo tujuh tahun lalu,” pungkas Nurul, merujuk pada visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.
