Pengamat Politik PRC, Nurul Fatta, menyampaikan bahwa mayoritas publik menilai upaya pemberantasan korupsi menunjukkan perbaikan.
“Mayoritas publik menilai upaya pemberantasan korupsi membaik, sejalan dengan meningkatnya kepercayaan terhadap KPK,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.
Ia menjelaskan, langkah penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam kepala daerah, dibaca publik sebagai sinyal positif keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi.
Namun demikian, Nurul mengingatkan bahwa hasil survei juga menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang menilai agenda antikorupsi belum mengalami kemajuan signifikan. Bahkan, sebagian publik menilai kondisi pemberantasan korupsi cenderung stagnan atau memburuk.
“Masih ada sebagian besar lainnya, mungkin sekitar 40 persenan, yang menilai tidak ada perubahan dan bahkan memburuk,” jelasnya.
Menurut Nurul, persepsi tersebut mencerminkan masih lemahnya aspek pencegahan dalam agenda antikorupsi. Selain itu, muncul pula anggapan adanya praktik tebang pilih dalam penegakan hukum yang berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Ini menunjukkan bahwa publik masih merasakan lemahnya pencegahan dan munculnya persepsi tebang pilih,” tegasnya.
Ia menilai, apabila persoalan tersebut tidak segera dibenahi, maka legitimasi agenda pemberantasan korupsi yang diusung pemerintah berisiko terus terkikis di mata masyarakat.
“Jika tidak dibenahi, hal ini akan menggerus legitimasi agenda antikorupsi itu sendiri,” pungkas Nurul.
