Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, kebijakan tersebut sudah tepat karena mencerminkan rasa solidaritas dan senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa.
“Ya saya kira itu sangat tepat. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Mensesneg menilai, meskipun pergantian tahun merupakan momentum yang telah direncanakan, kondisi kebencanaan yang tengah dialami sebagian wilayah Indonesia harus menjadi perhatian bersama.
“Sebagai satu bangsa kan tentunya ada yang sedang mengalami bencana yang kita juga harus ikut merasakan bahwa ini bertempat dengan masalah kebetulan ada pergantian tahun,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan pemerintah pusat sependapat dengan langkah kepala daerah yang memilih perayaan Tahun Baru secara sederhana.
“Kalau kami berpendapat ya apa yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah itu sudah benar,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah memutuskan untuk meniadakan pesta kembang api Tahun Baru 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI tidak akan menggelar kembang api dan menggantinya dengan pertunjukan drone serta kegiatan refleksi dan doa bersama.
Kebijakan serupa juga diambil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Bupati Batang M Faiz Kurniawan, yang memilih mengisi pergantian tahun dengan doa bersama sebagai wujud empati dan solidaritas bagi masyarakat di daerah terdampak bencana.
