Jakarta, CNN Indonesia —
Serikat buruh menggelar demonstrasi di Jakarta menolak keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal meminta Dedi Mulyadi mengembalikan nilai UMSK sesuai rekomendasi wali kota/bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kembalikan nilai kenaikan UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang diubah, dihilangkan, dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat, KDM. Jadi kita minta semua rekomendasi bupati/walikota se-Jawa Barat itu dikembalikan nilainya, kenaikan UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi bupati/walikota setempat,” kata Said saat demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/12).
Said meminta Dedi Mulyadi untuk setop pencitraan di media sosial dan fokus melayani masyarakat, termasuk buruh.
Said juga menjelaskan tindakan Dedi menetapkan UMSK itu bertentangan dengan aturan yang ada.
“KDM telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan bahwa UMSK tidak bisa dirubah oleh gubernur, yang bisa dipertimbangkan untuk diubah sesuai kebutuhan adalah UMK. Dengan demikian, nilai UMSK yang sudah direkomendasikan para bupati/walikota tidak boleh diubah oleh KDM,” ujarnya.
Said mengatakan buruh akan terus melakukan aksi jika tuntutan tidak dipenuhi. Ia menyebut KSPI dan Partai Buruh juga tengah mempersiapkan gugatan ke PTUN soal keputusan UMSK oleh Dedi Mulyadi itu.
“Ini apa maksudnya KDM? Berarti KDM tidak cerdas, tidak baca PP, atau jangan-jangan, jangan-jangan ya, belum tentu benar, mentang-mentang surveinya sudah nomor dua sebagai calon presiden, mulai nakal. Ingin menampilkan kebijakan sendiri, tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
(yoa/wis)
[Gambas:Video CNN]
