Memperkuat koalisi kok tak ada Demokrat, Nasdem, dan PKS? Hanya Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB saja? Memperkuat koalisi dengan cara bertahapkah? Ataukah, memang sudah ada yang ditinggalkan? Ini penutup tahun penuh sakwasangka.
Kalau Nasdem dan PKS masih mendingan. Sebab, selain partai yang kalah Pilpres, sebelumnya juga sudah berkonsolidasi lewat jalur Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.
Tapi kalau Demokrat kok sama sekali tak ada? Padahal termasuk partai yang menang Pilpres, pendukung sejak awal Prabowo-Gibran. PKB malah kalah, tapi jadi inti.
Kalau PKB, yang Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar, tak bisa menjadi patokan. Dimaklumi saja. Kalah pun, dia merasa menang. Apalagi, menang betulan. Belut disirami oli.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia saja minta tobat atas bencana Sumatera. Bahlil kesal, dia santai saja. Tetap diundang, duduk didekat Bahlil pula.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa menuju Prabowo itu mesti melewati pintu-puntu. Pintu Sufmi Dasco dan Sjafrie Sjamsoeddin, paling sering disebut.
Demokrat belum terlihat dekat dengan kedua pintu itu. Mungkin Demokrat merasa memiliki privilege untuk langsung ke Prabowo. Jadi, tak perlu melewati pintu-pintu segala.
Tapi Demokrat, belakangan ini, memang terlihat sekali bermanuver sendiri. Salah seorang yang dekat dengan SBY, Dino Patti Djalal, baru-baru ini melakukan kritikan keras kepada Menlu Sugiono, yang juga Sekjen Partai Gerindra.
Kasus ijazah Jokowi, Demokrat juga disinyalir terlibat, meski dibantah. Demokrat punya agenda sendiri.
Itu mungkin di antara kenapa Demokrat seperti dijauhi.
Apalagi, kalau yang dibahas isu terakhir yang mencuat belakangan ini, yakni terkait usulan kembali Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD. Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, dianggap partai yang setuju.
Sementara Demokrat, Nasdem, dan PKS, belum terdengar bersuara di publik.
Bukan memperkuat koalisi, bisa jadi pertemuan seperti di rumah dinas Menteri Bahlil itu adalah cikal-bakal atau awal pecahnya koalisi.
Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap elite politik, usulan kembali Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD itu adalah “harakiri” politik.
Sedang pemilihan langsung saja jelek, apalagi urusan semua diserahkan kepada partai politik. Semakin jelek.
Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting
