Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono mengungkap alasan partainya ikut mendorong pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Saat meladeni wawancara CNN Indonesia TV, Sugiono menilai demokrasi tak bisa disederhanakan hanya dengan rakyat yang bisa memilih langsung.
Pada prinsipnya, kata dia, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga, kata Sugiono, menyejahterakan rakyat adalah tujuan akhir dalam berdemokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“So, the end of democracy, sebenarnya kan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bisa kemudian kita mengecilkan demokrasi, hanya sampai bahwa kita itu bisa vote siapa pemimpin kita,” kata Sugiono di program Inside Politics with Diana Valencia di CNNIndonesia TV, Selasa (30/12) malam.
“Bahwa kita hanya bisa kemudian nanti berbicara dengan bebas tanpa rasa takut. Bukan sekadar itu. Itu semua penting, tapi untuk apa, ujungnya untuk menciptakan kesejahteraan,” imbuhnya.
Sugiono yang kini menjabat Menteri Luar Negeri RI itu menegaskan demokrasi hanya cara. Namun, tujuannya tetap untuk menyejahterakan rakyat.
Dia pun menjelaskan sejumlah aspek teknis yang dipandang pihaknya agar Pilkada perlu digelar secara tidak langsung.
Pertama, selama ini, menurut Sugiono, Pilkada menelan anggaran yang sangat besar.
“Sepanjang ingatan saya aja waktu 2015 itu dari Rp7 triliun ke pemilu terakhir itu 2024, angkanya antara Rp37-44 triliun, yang merupakan dana hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan pilkada,” kata Sugiono.
Menurut dia, jika itu dikonversi, angkanya bisa untuk membangun sekitar 40 ribu sekolah. Sugiono mengatakan, usul pilkada tak langsung merupakan cara yang pemerintah lakukan untuk berinvestasi jangka panjang pada aspek lain.
Kedua, pilkada langsung selama ini kerap melahirkan polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat. Ketiga, pemilihan demokratis mensyaratkan semua warga negara bisa dipilih dan memilih. Namun, syarat itu selama ini dipagari karena ongkos politik yang tinggi.
“Saat ini, dengan sistem saat ini, dia berhadapan dengan biaya politik yang tinggi,” kata Sugiono.
Gerindra termasuk dalam fraksi di DPR yang mendukung pilkada lewat DPRD, bersama Golkar, PKB, PAN, dan NasDem. Sedangkan Demokrat dan PDIP menolak. Lalu PKS memiliki sikap dengan catatan hanya untuk pilkada tingkat tertentu saja yang via DPRD.
Diketahui, DPR baru akan membahas RUU Pemilu dan Pilkada pada 2026 mendatang setelah masuk daftar Prolegnas Prioritas.
(thr/kid)
