Industri mobil listrik di Indonesia saat ini masih berada dalam fase pertumbuhan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Wacana pencabutan insentif kendaraan listrik dinilai perlu dikaji secara hati-hati, di tengah dinamika geopolitik global yang kerap memicu fluktuasi harga minyak mentah dan berdampak pada beban impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia.
Menurut Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, pasar mobil listrik nasional hingga kini masih berada pada tahap awal pengembangan. Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal serta masa depan insentif kendaraan listrik harus diperhatikan.
Dirinya menekankan bahwa industri mobil listrik di Indonesia saat ini masih berada dalam fase pertumbuhan.
“Saya katakan bahwa ini masih masa pertumbuhan. Artinya apa? Masa pertumbuhan itu masih mereka itu memilah-milah mana yang pasar, mana yang harus dioptimalkan, mobil merek apa, harganya berapa, ini yang harus bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha mobil listrik,” ujarnya, Rabu (31/12/2025).
Dirinya membandingkan kondisi tersebut dengan industri kendaraan berbahan bakar fosil yang telah lebih matang dan memiliki pengalaman panjang dalam menyesuaikan strategi penjualan di tengah tekanan ekonomi.
“Berbeda dengan mobil-mobil yang berbahan bakar fosil, seperti Toyota, Mitsubishi, dan lain-lain. Mereka selalu membuat satu strategi bagaimana dalam kondisi saat ini ekonomi tidak berimpak saja, membuat produk-produk mobil yang harganya relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat,” katanya.
Ibrahim menilai, jika insentif kendaraan listrik dihentikan dan perlakuan pajaknya disamakan dengan kendaraan berbahan bakar minyak, hal tersebut berpotensi memengaruhi minat masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, juga perlu dilihat dalam konteks ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
“Karena pada saat insentif, subsidi insentif itu dihilangkan, kemudian pajak mobil listrik sama dengan pajak mobil berbahan bakar fosil, kemungkinan besar harganya akan lebih mahal, sehingga akan ditinggalkan,” ucapnya.
