Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih adanya pembiayaan swadaya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mobilisasi alat untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra.
Ia menegaskan perlunya kebijakan anggaran yang cepat, terkoordinasi, namun tetap pruden antara Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Menjawab pertanyaan kawan-kawan media terkait anggaran TNI yang masih swadaya, saya berharap Menteri Keuangan dan BNPB dapat merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menjelaskan, dari sisi anggaran, pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk penanganan bencana. Dalam APBN 2025, tersedia dana on call sekitar Rp500 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan bencana di Sumatra sepanjang 2025.
Menurutnya, kondisi di lapangan yang dialami TNI seharusnya tidak terjadi apabila BNPB sebagai lead sector penanganan bencana dapat lebih cepat mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan.
“Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” ujar Said.
Ia menekankan pentingnya keberadaan jembatan bailey sebagai sarana darurat yang sangat vital dalam situasi bencana. Jembatan tersebut merupakan aset Zeni Tempur TNI AD dan kerap menjadi solusi cepat untuk membuka akses wilayah terdampak bencana yang terisolasi.
“Jembatan bailey adalah jembatan darurat untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi linta sektor berjalan dengan baik,” kata Said.
Said menilai kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi ke depan, terutama terkait peran koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia mengingatkan agar penanganan bencana tidak berlarut-larut akibat lemahnya pola koordinasi antar sektor.
“Kita juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatra,” kata Said.
Sekali lagi, kata Said, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, dan tidak terjebak prosedur birokrasi yang berbelit.
“Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” katanya.
Selain itu, Said juga mengungkapkan bahwa dalam APBN 2025 masih terdapat alokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Anggaran tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk penanganan bencana di Sumatra apabila Presiden menetapkan Peraturan Presiden terkait penggunaannya.
“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” kata Said menutup.
(inh)
