Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menegaskan bahwa fraksinya menolak usul pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD.
Benny menyebut rencana pilkada lewat DPRD bukan solusi atas sejumlah masalah dalam pelaksanaan pemilu langsung, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang atau money politics, hingga netralitas aparat negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny dalam keterangannya, Senin (5/1).
Benny menilai akar masalah dalam pilkada selama ini disebabkan karena regulasi yang lemah. Dia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap UU Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan tegas.
“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.
Benny memandang negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan pilkada untuk mengatasi tingginya ongkos politik.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” kata dia.
Wacana pilkada lewat DPRD kembali bergulir setelah Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasi rapimnas adalah mendorong pilkada tak langsung atau via DPRD dan koalisi permanen.
Mayoritas fraksi pun mendukung usulan itu. Selain Golkar, ada Gerindra, PAN, PKB, dan NasDem.
Sedangkan, PDIP dan Demokrat menolak. Lalu, PKS mengusulkan sistem variasi, di mana pilkada tak langsung hanya untuk kabupaten.
(fra/thr/fra)
[Gambas:Video CNN]
