Netty menyambut baik komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadikan peningkatan kualitas layanan SPPG sebagai fokus utama setelah pembangunan fondasi program dilakukan secara masif sepanjang 2025.
“Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, sekitar 55 juta anak dan kelompok sasaran lainnya, maka kesiapan layanan di tingkat SPPG menjadi kunci keberhasilan MBG. Program ini bukan hanya soal skala, tetapi juga soal mutu dan keamanan pangan,” ujar Netty kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.
Legislator daerah pemilihan Kab/Kota Cirebon dan Indramayu itu menilai capaian pembangunan lebih dari 19 ribu SPPG sepanjang 2025 merupakan kerja besar yang patut diapresiasi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa fase implementasi nasional menuntut konsistensi standar layanan di seluruh daerah.
“Ketika program dijalankan serentak, yang paling penting adalah memastikan setiap SPPG benar-benar siap secara operasional — mulai dari kebersihan dapur, kualitas menu, kesiapan SDM, hingga mekanisme distribusi yang aman dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, mengingat MBG merupakan program dengan anggaran besar dan dampak langsung terhadap kesehatan anak.
“Pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan tujuan program tercapai secara optimal. DPR, khususnya Komisi IX, siap menjalankan fungsi pengawalan agar pelaksanaan MBG berjalan akuntabel dan berkelanjutan,” bebernya.
Terkait pelaksanaan MBG di wilayah terdampak bencana yang dialihkan untuk pengungsi, Netty menilai hal tersebut menunjukkan fleksibilitas program dalam menjawab kebutuhan masyarakat di situasi darurat.
“Ini menunjukkan MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting. Ke depan, pendekatan adaptif seperti ini perlu terus diperkuat dengan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah,” pungkasnya.
