Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus penulis buku Pola dan Akar Korupsi, Prof. Dr. Etty Indriati, menilai polemik pengadaan Chromebook perlu dilihat secara utuh, terutama dalam konteks situasi darurat pandemi Covid-19 saat kebijakan itu diambil.
Menurut Prof. Etty, publik kerap mengabaikan fakta bahwa keputusan pengadaan Chromebook lahir pada masa krisis, ketika dunia pendidikan menghadapi tantangan besar akibat pembelajaran jarak jauh. Dalam kondisi tersebut, pengambilan keputusan cepat merupakan bagian dari hak prerogatif seorang menteri.
“Chromebook memungkinkan guru mengontrol kegiatan siswa secara real-time. Administrator juga memiliki kendali penuh, sehingga konten negatif seperti pornografi dan judi online bisa diblokir sejak awal. Ini keunggulan yang krusial untuk melindungi siswa,” ujarnya, Kamis, 8 Januari 2026.
Secara antropologis dan fungsional, Prof. Etty menilai pemilihan Chromebook justru relevan untuk pendidikan dasar dan menengah. Ia merujuk pada praktik serupa yang telah lama diterapkan di Amerika Serikat.
Meski demikian, Prof. Etty mengakui Chromebook memiliki keterbatasan. Perangkat ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan tidak dirancang untuk kebutuhan komputasi berat seperti pengeditan video atau gim.
“Kelemahannya memang butuh internet kuat dan tidak didesain untuk program berat seperti edit video atau gaming. Tapi untuk standar pendidikan dasar, ini sangat memadai,” tambahnya.
Yang lebih dikhawatirkan Prof. Etty adalah dampak jangka panjang jika kebijakan yang sah secara administratif terus dipersoalkan secara hukum tanpa dasar pembuktian yang kuat. Menurutnya, kondisi ini berpotensi melumpuhkan keberanian pejabat publik dalam berinovasi.
“”Kalau kebijakan seperti ini dipermasalahkan tanpa dasar yang jelas, orang akan takut berinovasi. Bahayanya, tidak akan ada perubahan baik karena pejabat eksekutif dihantui ketakutan dalam mengambil keputusan,” tegasnya.
Sebagai akademisi yang mendalami pola korupsi, Prof. Etty menekankan bahwa inti pembuktian tindak pidana korupsi terletak pada aliran dana atau follow the money.
Jika kebijakan publik yang diambil dalam situasi darurat terus ditarik ke ranah pidana tanpa pembuktian aliran dana yang jelas, maka kondisi tersebut rawan mengarah pada kriminalisasi, di mana keputusan administratif diperlakukan seolah-olah kejahatan, sehingga membuat para pejabat eksekutif enggan mengambil langkah strategis dan inovatif.
“Bagi saya sederhana: jika tidak ada aliran dana ke Nadiem Makarim, maka tidak ada korupsi. Ini adalah kebijakan yang merupakan hak dan tanggung jawab Menteri. Jangan sampai energi bangsa habis untuk mempermasalahkan kebijakan yang sebenarnya tidak memberikan keuntungan pribadi bagi pengambil keputusan,” pungkasnya.
