Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf mengungkap sejumlah dampak negatif dari sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang selama ini berlaku.
Sempat menolak usulan pilkada tak langsung, Demokrat kini berpindah haluan dan mendukung usulan itu bersama pemerintah.
Dede mengatakan partainya telah banyak menerima masukan dari kepala daerah partainya. Umumnya, kata dia, pilkada langsung membutuhkan biaya yang mahal yang membuat para kepala daerah terikat dengan donatur dan komitmen proyek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Memang rata-rata mengatakan pilkada terbuka itu mahal. Dan dampaknya juga menjadi terikat dengan donatur atau komitmen proyek,” kata Dede saat dihubungi, Kamis (8/1).
“Kemudian berdampak juga kepada maraknya penyalahgunaan anggaran, ujungnya berurusan dengan penegak hukum,” imbuhnya.
Selain itu, pelaksanaan pilkada langsung juga membuat para calon kepala daerah diukur bukan karena kapasitas, melainkan isi tas. Kondisi itu, kata dia, selama ini menghambat kader partai yang memiliki kapasitas.
Di sisi lain, menurut Dede, pelaksanaan pilkada tak langsung tak melanggar UUD 1945 karena tetap memenuhi prinsip demokratis.
“Oleh karenanya Demokrat mendukung keputusan Presiden tentang pilkada ini. Dengan masukan agar memperkuat pengawasan lembaga seperti Bawaslu dan juga hadirnya pengawasan partisipatif oleh publik,” katanya.
Kini, total ada enam fraksi di DPR yang tegas menyatakan dukungan terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut yaitu Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat. Demokrat baru saja putar haluan dari semula menolak usulan Pilkada via DPRD itu.
Sedangkan, PKS mencoba ambil jalan tengah agar pilkada lewat DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten, sedangkan untuk gubernur dan wali kota tetap dipilih secara langsung.
Praktis hanya Fraksi PDIP–satu-satunya partai parlemen di luar koalisi pemerintah–sejauh ini tegas menyatakan menolak usulan Pilkada lewat DPRD.
(thr/isn)
[Gambas:Video CNN]
