Makassar, CNN Indonesia —
Eks Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Moh Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung melalui DPRD.
Menurutnya, pemilihan langsung adalah hak mendasar rakyat yang tidak boleh dicabut dan telah teruji sebagai proses pendidikan politik yang penting dalam demokrasi Indonesia.
“Kalau saya lihat dari perintah partai [PDIP] jelas sekali menolak hal ini. Kenapa? Karena dalam aspek kesejarahan sudah jelas bahwa sudah pernah ada koreksi sejarah dengan adanya reformasi, yaitu mengembalikan hak memilih itu ke seluruh rakyat. Kan mengembalikan. Nah, kan aneh itu koreksi sejarah kemudian dikoreksi lagi untuk kembali. Itu yang saya tangkap dari perintah partai,” kata dia yang juga politikus PDIP itu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danny–yang kini menduduki Wakil Ketua Pemenangan Legislatif dan Eksekutif DPD PDIP Sulsel-itu lalu menceritakan pengalamannya lima kali mengikuti kontestasi pilkada.
Dia bilang pengalaman tersebut membuatnya paham betapa pentingnya pilkada langsung bagi pembentukan mentalitas demokrasi masyarakat maupun kandidat.
“Saya ini orang yang sudah lima kali ber-pilkada. Serepot apa pun Pilkada itu, ada hal yang hakiki di situ, yaitu proses penggemblengan mentalitas politik dan demokrasi. Itu tidak akan dirasakan kalau tidak mengalami langsung,” ungkapnya.
Tutup ruang keterlibatan rakyat dan muncul figur titipan
Danny yang pernah menjabat Wali Kota Makassar selama dua periode itu menilai, jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, maka ruang keterlibatan rakyat akan tertutup. Selain itu, sambungnya, membuka peluang dominasi kepentingan politik tertentu.
“Pemilihan langsung memberi kesempatan luas bagi siapa saja untuk bertarung tanpa harus terikat kuat dengan partai. Kalau lewat DPR, yang paling dominan itu koneksi politik, bukan dukungan masyarakat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat bisa terputus,” tegasnya.
Danny juga mengingatkan potensi munculnya figur ‘titipan’ jika pemilihan diserahkan sepenuhnya ke DPRD. Sehingga masyarakat tidak akan mengetahui potensi setiap calon kepala daerah.
“Belum tentu yang diusulkan itu murni aspirasi, bisa saja orang titipan sesuai kepentingan tertentu,” katanya.
Danny menyebut hak memilih adalah kehendak Tuhan yang tidak boleh dicederai.
“Kenapa Allah ciptakan manusia berbeda dengan malaikat dan setan? Karena manusia diberi hak memilih. Jangan sampai beberapa oknum mencabut hak tertinggi yang Allah berikan kepada rakyat,” ujarnya sambil berkelakar.
Terkait sikap partai, Danny menegaskan PDI Perjuangan konsisten menolak wacana tersebut karena bertentangan dengan semangat reformasi dan dirinya mengikuti penuh sikap resmi partai.
“Iya, kita tolak. Kita ikut perintah partai,” katanya.
Selain terlibat dalam pilkada yang mengantarnya jadi Wali Kota Makassar selama dua periode (dari 2014-2025), Danny Pomanto pernah turut kontestasi dalam Pemiihan Gubernur-Wakil Gubernur atau Pilgub.
Pertama adalah Pilgub Gorontalo 2011, di mana dia menjadi calon wakil gubernur salah satu pasangan calon. Kala itu dia kalah dalam Pilgub Gorontalo.
Selanjutnya, pada gelaran Pilkada 2024, dia berkompetisi sebagai Calon Gubernur Sulsel. Dalam kontestasi Pilgub Sulsel 2024 itu, dia kalah dari Andi Sudirman Sulaiman yang menjadi gubernur provinsi itu saat ini.
(mir/kid)
[Gambas:Video CNN]
