Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Rakernas I PDIP yang dibacakan Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
“Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro,” tegas Jamaluddin.
PDIP berpandangan bahwa tindakan intervensi AS merendahkan muruah PBB dan Dasasila Bandung dan bertentangan dengan hukum internasional.
“Selain merendahkan marwah PBB, bertentangan dengan hukum unternasional dan Dasasila Bandung. Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilan,” tegasnya lagi.
Selain itu, PDIP dalam sikapnya mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, dan peternak untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Pemerintah wajib mengembangkan riset dan inovasi bidang pangan, menjamin sarana dan prasarana produksi pangan nasional, perlindungan harga pokok produk pangan rakyat, dan jaminan perlindungan lahan pertanian produktif serta melindungi benih-benih hasil pemuliaan petani. Rakernas juga mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai pemenuhan kebutuhan gizi rakyat,” demikian Jamaluddin membacakan sikap politik PDIP.
