Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengingatkan syarat agar demokrasi berjalan dengan sehat pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Ancol, Jakarta, Senin (12/1).
Megawati mengatakan syarat demokrasi sehat menuntut keseimbangan kekuasaan. Dia bilang, kekuasaan harus berjalan dalam koridor konstitusi, berpihak pada rakyat, dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
“Saudara-saudara sekalian, demokrasi yang sehat menuntut adanya keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan harus berjalan dalam koridor konstitusi, berpihak kepada rakyat, dan menjunjung tinggi keadilan sosial,” ujar Mega.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mega menilai dalam situasi politik nasional yang didominasi kekuasaan dan koalisi besar, peran partai penyeimbang penting untuk menjaga arah demokrasi dan kepentingan rakyat.
Lewat Rakernas, Mega menegaskan jati diri PDIP sebagai partai ideologis dan pelopor. Menurut dia, posisi PDIP sebagai partai penyeimbang kekuasaan negara dipilih secara sadar.
“Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis,” katanya.
Dia mengatakan PDIP mendukung kebijakan pemerintah Prabowo Subianto yang berpihak pada rakyat. Namun, di saat yang sama, PDIP juga memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila.
“Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak boleh bersikap reaktif, apalagi destruktif, melainkan harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang dewasa, ideologis, dan berakar kuat pada rakyat,” katanya.
Sikap penyeimbang itu juga disebut masuk dalam 21 rekomendasi eksternal hasil Rakernas PDIP yang digelar pada 10-12 Januari.
“Rakernas I Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar- besarnya kesejahteraan Rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” ujar Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin membacakan naskah rekomendasi Rakernas.
Dalam naskah rekomendasi itu, PDIP menilai demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol atau check and balances secara kritis terhadap kekuasaan negara.
Minta pemerintah setop deforestasi
Selain itu, PDIP juga meminta pemerintah untuk mencegah bencana ekologis dengan sejumlah langkah. Mulai dari kebijakan tata ruang, hingga penghentian deforestasi, penegakan hukum terhadap kejahatan ekologis.
“Rakernas I Partai mendorong pemerintah untuk mencegah bencana ekologis dengan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penegakan hukum terhadap kejahatan ekologis (illegal logging, illegal mining), pemulihan ekosistem yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan kawasan lahan basah (wetlands) di sepanjang wilayah pesisir, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan rakyat,” ujar Jamaludidin.
Kedua, PDIP mendesak pemerintah memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi. Ketiga, PDIP mencermati peningkatan suhu bumi telah menyebabkan krisis iklim global yang berdampak pada cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir dan tanah longsor.
Keempat, PDIP menegaskan “Merawat Pertiwi” merupakan sikap ideologis dan garis politik perjuangan Partai untuk mengatasi krisis ekologis yang mengancam keselamatan Rakyat dan masa depan bangsa.
(thr/dal)
[Gambas:Video CNN]
