Nuan bayangkan suatu pagi negeri ini bangun, lalu diberi kabar, kepala daerah tak lagi dipilih rakyat, tapi dipilih DPRD.
Segelintir orang. Sedikit. Irit. Hemat, katanya. Hemat apa? Hemat suara rakyat. Karena suara rakyat itu ribet, banyak tanya, dan sering tak mau patuh skenario. Jauh lebih praktis rapat tertutup, kopi panas, lalu ketok palu. Demokrasi rasa katering.
Catat baik-baik waktunya. Diperkirakan Juni atau Juli 2026, penghuni Senayan akan mulai membahas kembali RUU Pilkada itu. RUU lama dengan wajah baru.
Wacana usang yang selalu muncul ketika ingatan publik mulai lelah. Alasannya klasik dan terdengar saleh, biaya pilkada langsung mahal.
Ya, mahal. Tapi mahal versi siapa?
Elite hanya menghitung biaya negara, tapi menutup mata pada efek ekonomi rakyat. Pilkada langsung memang menyedot APBN dan APBD, tapi uang itu tidak menguap.
Ia beredar. Ia hidup. Ia menghidupi. Ini bukan kebocoran, ini sirkulasi. Sayangnya, sirkulasi rakyat kecil tak pernah masuk laporan elite.
Kita pernah hampir kehilangan pilkada langsung. Tahun 2014, DPR sempat resmi mengetuk palu, kepala daerah dipilih DPRD. Demokrasi nyaris dipulangkan ke gudang.
Untung saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY belum benar-benar pamit. Dengan gaya bapak-bapak kalem tapi menentukan, ia mengeluarkan Perppu No. 1 dan 2 Tahun 2014, membatalkan UU pilkada versi DPRD. Pesannya singkat, hak memilih itu milik rakyat, bukan milik rapat tertutup.
Ironisnya, sejarah ini kini diperlakukan seperti pamflet lusuh. Partai Demokrat, yang dulu berdiri paling depan menolak pilkada DPRD, kini ikut mengangguk. Dulu melawan, sekarang menyatu. Politik memang seni berbelok tanpa sein. Ingatan boleh pendek, tapi internet tidak pelupa.
Di tengah barisan partai yang mulai menguning seperti pisang kepok terlalu matang, PDIP berdiri sendirian. Sendirian dan siap dikeroyok. Seperti mangga satu-satunya di keranjang durian, PDIP memilih bertahan pada pilkada langsung.
Mau dibilang idealis, mau dibilang trauma masa lalu, yang jelas mereka tahu, pilkada DPRD itu rawan jadi pasar buah kekuasaan.
Mahkamah Konstitusi ikut masuk cerita lewat Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, yang menegaskan pemilu nasional dan pilkada harus serentak.
Artinya DPRD dan kepala daerah dilantik bersamaan. Pertanyaannya sederhana tapi mematikan, kalau kepala daerah dipilih DPRD, DPRD yang mana? Yang belum dilantik? Apa mau dipilih DPRD ghaib?
Di sinilah aroma lain mulai tercium. Komisi III DPR memang belum secara resmi membahas revisi UU MK, apalagi memangkas kewenangannya. Tapi beberapa pernyataan mereka terdengar seperti pisau yang belum diasah, bicara “evaluasi”, “pembatasan tafsir”, dan “MK jangan terlalu jauh”.
Secara hukum belum apa-apa, tapi secara politik ini sinyal. Seperti pepaya belum matang, belum manis, tapi sudah disiapkan pisau.
Elite tampaknya mulai tak nyaman dengan MK yang terlalu berani memetik buah sendiri.
Mari jujur. Kalau pilkada dikembalikan ke DPRD, bukan sungguh-sungguh DPRD yang memilih. Itu cuma etalase. Yang menentukan tetap elite partai dan para ketua umum di Jakarta. DPRD hanyalah tangan pemetik. Buahnya sudah ditandai dari pusat.
Anggota DPRD itu ibarat pisang. Banyak, murah, mudah diatur. Para ketum partai adalah durian bawor yang besar, berduri, baunya menyengat, dan semua orang harus minta izin sebelum memotong. Tanpa restu durian, pisang tak boleh matang. Pilkada DPRD sejatinya hanyalah distribusi buah kekuasaan, bukan pilihan rakyat.
Sementara itu, ekonomi rakyat pelan-pelan dimatikan. Industri kreatif mulai dari sablon, percetakan, desain, kehilangan pesanan kaus, spanduk, baliho, stiker, banner.
Media cetak, radio, TV, dan digital kehilangan iklan kampanye. Event organizer kehilangan panggung rakyat, konser, dan dangdut politik. Sound system disimpan rapi seperti barang sitaan.
Transportasi dan logistik ikut lesu. Mobilisasi tim sukses berkurang drastis. Sopir, buruh angkut, dan pekerja harian kehilangan pemasukan musiman. Pekerja lepas dan relawan bayaran, saksi TPS, tim sukses dadakan, kehilangan ruang hidup.
UMKM paling terasa. Penjual nasi bungkus, kopi, air mineral, dan merchandise kampanye kehilangan momen panen. Pilkada langsung selama ini seperti lebaran kecil. Jika pilkada lewat DPRD, lebaran itu dihapus sepihak.
Efek tak langsungnya panjang, perputaran uang di daerah menurun, partisipasi ekonomi rakyat menyusut, lapangan kerja informal musiman hilang. Yang hidup hanya elite. Yang rapat hanya segelintir.
Maka ketika Juni–Juli 2026 Senayan mulai membahas RUU Pilkada, jangan tertipu kata “hemat”. Ini bukan penghematan. Ini pemindahan kuasa. Dari pasar rakyat ke kebun tertutup. Dari suara banyak orang ke keputusan segelintir pemilik durian di Jakarta.
Pilkada langsung memang berisik, mahal, dan penuh dosa. Tapi ia memberi rakyat satu kalimat penting, “Itu pilihan saya.”
Pilkada DPRD mungkin rapi dan sunyi, tapi sunyi yang mematikan.
Jika kepala daerah dipilih DPRD, yang hilang bukan cuma suara rakyat. Yang lenyap adalah kerja, rezeki, panggung rakyat, dan harapan bahwa negeri ini masih kebun bersama, bukan kebun pribadi elite.
Nada indah mengalun di udara,
Tiada henti membawa sukma,
Agenda rakyat harus dijaga,
Agar merdeka tetap terasa
Pergi ke pasar membeli benda,
Jangan lupa tawar harga.
Kalau pemimpin lupa agenda,
Rakyat tertawa sambil marah juga.
Armada layar menuju samudra,
Angin bertiup membawa nada.
Janji manis tiada berguna,
Jika tak sedia turun ke warga.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
