Peristiwa ini justru membuka kembali pertanyaan lama yang belum pernah dijawab tuntas. Seberapa serius negara dan BUMN tambang menjaga keselamatan manusia dan lingkungan di balik jargon pengelolaan tambang modern?
Reaksi cepat pemerintah daerah yang menenangkan masyarakat dengan memastikan nihil korban patut diapresiasi. Namun, narasi itu tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan penanganan.
Dalam industri pertambangan, ketiadaan korban jiwa bukanlah indikator bahwa sistem keselamatan telah berjalan dengan baik. Ia hanya menandakan bahwa kali ini bahaya belum sampai pada tahap paling fatal.
Asap di tambang bawah tanah bukanlah fenomena sepele. Ia bisa menandakan akumulasi gas beracun, kegagalan pengolahan, atau masalah serius dalam sistem operasional.
Semua itu adalah risiko yang seharusnya sudah dipetakan, dimitigasi, dan dicegah jauh sebelum publik melihat kepulan asap dari permukaan.
Ketika peristiwa seperti ini terus terjadi, publik bertanya-tanya. Apakah standar keselamatan benar-benar diterapkan, atau hanya ditulis rapi di dokumen audit?
Yang lebih mengecewakan, respon Antam cenderung defensif dan normatif. Klarifikasi lebih banyak diarahkan untuk membantah isu-isu yang viral dibandingkan membuka data teknis secara transparan.
Diperlukan penjelasan rinci mengenai sumber asap, parameter gas yang terdeteksi, durasi paparan, atau hasil evaluasi internal.
Dalam konteks BUMN yang mengelola sumber daya strategis, sikap semacam ini bukan sekadar kelemahan komunikasi, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak publik atas informasi.
Antam sering mengusung citra sebagai perusahaan tambang yang taat regulasi dan berkelanjutan. Namun pemandangan ini menampilkan tirai antara citra dan praktik.
Tambang emas Pongkor berada di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan sejarah panjang konflik tambang, baik terkait lingkungan maupun sosial.
Setiap kejadian abnormal seharusnya diperlakukan sebagai alarm serius, bukan gangguan kecil yang bisa diredam dengan pernyataan pers singkat.
Lebih jauh lagi, kasus ini menekankan masalah struktural dalam tata kelola pertambangan nasional. Mulai dari lemahnya transparansi, lemahnya pengawasan, hingga kecenderungan menormalisasi risiko.
Selama tidak ada korban, kejadian berbahaya dianggap telah selesai. Padahal, dalam logika keselamatan modern, satu kejadian nyaris celaka justru menjadi dasar evaluasi paling penting.
Publik tidak sedang menuntut sensasi atau ketakutan. Yang dituntut adalah akuntabilitas. Antam sebagai BUMN tidak cukup hanya mengatakan “aman”. Ia harus membuktikan keamanan itu dengan data, audit terbuka, dan evaluasi yang bisa diuji publik.
Tanpa itu, setiap kepulan asap bukan hanya ancaman bagi pekerja tambang, tetapi juga simbol dari transparansi yang terus menguap.
Jika kejadian ini berlalu tanpa evaluasi menyeluruh dan koreksi terbuka, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi Antam, melainkan kredibilitas negara dalam mengelola tambang secara bertanggung jawab.
Dan ketika negara gagal belajar dari kejadian hari ini, masyarakat hanya tinggal menunggu tragedi esok hari.
Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (Forsiber)
