Pasalnya, pidato Menteri Luar Negeri Sugiono secara panjang lebar tersebut tidak menyinggung sektor maritim yang merupakan urat nadi geopolitik dan geoekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi saat berbincang dengan RMOL beberapa saat lalu.
Menurut Siswanto, Kemlu seharusnya menjadi panglima dalam mengawal diplomasi maritim Indonesia yang nantinya terkait dengan ekonomi, politik serta pertahanan-keamanan.
“PPTM 2026 tidak menyebut isu maritim, padahal ini sangat penting dalam menjawab ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global. Kita butuh diplomasi maritim yang hebat, tapi apa daya Menlu tidak menyebut sedikit pun,” kata Siswanto.
Ia pun mengomentari Asta Cita Prabowo-Gibran yang juga tidak menyentuh aspek kemaritiman. Lanjut Siswanto, yang ada hanya ekonomi biru, yang merupakan salah satu domain kecil dalam sektor kemaritiman.
“Sehingga tidak heran jika isu maritim hilang dari aktivitas diplomasi, padahal ruh kejayaan diplomasi Indonesia ada di sini,” tegasnya.
Pengamat maritim yang dikenal kritis ini lantas menyoroti masa depan industri maritim yang dipastikan bakal suram ketika tidak ditopang dengan diplomasi maritim yang mumpuni.
“Keberadaan industri maritim nasional seperti pelabuhan, pelayaran, dan lain-lain akan semakin jauh dari perhatian internasional, karena perhatian pemerintah juga lemah,” pungkasnya.
