Finsen menegaskan, masyarakat adat Papua menolak kehadiran sawit dan lebih membutuhkan pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan Finsen saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2015–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil (Menteri ESDM) itu setop dengan barang itu, karena orang Papua tidak suka,” tegasnya.
Selain menolak sawit, Finsen juga menyoroti rencana kehadiran batalyon pertanian atau perkebunan di Papua. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Papua.
“Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara. Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Finsen menegaskan, isu pendidikan dan kesehatan merupakan substansi utama Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang selama ini terus disuarakan para wakil daerah, termasuk pimpinan DPD.
“Yang bahas itu juga pak wakil Ketua terlibat penuh. Jadi, pasti lebih tahu,” tegasnya.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD Sultan Najamuddin memastikan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu termasuk dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” ujar Sultan.
DPD berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Papua agar kebijakan pemerintah pusat benar-benar berpihak pada kebutuhan riil rakyat di Tanah Papua.
