“DPD tidak bisa serta-merta memutuskan. Kami akan mendengar suara daerah terlebih dahulu,” kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Meski begitu, Sultan mengakui ongkos politik di Indonesia sudah kelewat mahal. Mulai dari pemilu legislatif, pilkada, hingga pilpres, semuanya menyedot biaya besar.
“Politik kita very high cost, bahkan mungkin yang termahal di dunia,” ujarnya.
Karena itu, Sultan menilai sistem pilkada langsung perlu ditinjau ulang. Pandangan tersebut, kata dia, lahir dari pengalaman panjang mengikuti pemilu.
Secara pribadi, Sultan mengusulkan pemilihan kepala daerah tak langsung hanya diterapkan di tingkat provinsi atau gubernur. Menurutnya, pemilihan gubernur lewat DPRD masih rasional karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Adapun bupati dan wali kota, menurutnya, tetap harus dipilih langsung oleh rakyat
“Dengan begitu, koordinasi pusat dan daerah bisa lebih mudah,” jelas Sultan, menegaskan usulan dirinya bukan sikap resmi DPD.
