Dalam momentum refleksi ini, FINE Institute menilai munculnya risiko sentralisme baru dalam cetak biru transformasi BUMN yang diusung oleh Danantara Indonesia, sebagaimana tercermin dalam dokumen Danantara Economic Outlook 2026, jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat.
Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi, menilai Indonesia kembali berada di persimpangan strategis: antara penguatan kapasitas negara untuk pembangunan jangka panjang atau konsolidasi kekuasaan ekonomi yang berpotensi menjauh dari kontrol publik.
“Dokumen Danantara Economic Outlook 2026 yang menargetkan konsolidasi ribuan entitas negara menjadi sekitar 200 kelompok usaha besar perlu dibaca secara hati-hati. Konsolidasi memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, ia juga berisiko berkembang menjadi pemusatan kendali ekonomi yang berlebihan,” ujar Kusfiardi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 15 Januari 2026.
FINE Institute mengingatkan bahwa risiko utama dari desain kelembagaan Danantara adalah potensi terbentuknya state-captured monopoly — situasi ketika instrumen negara yang sangat terpusat beroperasi dengan ruang pengawasan publik yang terbatas.
“Sejarah Malari 1974 menunjukkan bahwa ketegangan sosial tidak lahir semata dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, tetapi dari persepsi publik bahwa pengambilan keputusan ekonomi semakin terkonsentrasi di luar mekanisme demokratis,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa konsentrasi pengelolaan aset negara dalam skala besar dalam dokumen Danantara Economic Outlook 2026 disebut nilainya mencapai lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Ini menuntut sistem check and balances yang jauh lebih kuat, termasuk audit independen, transparansi pengambilan keputusan, serta pengawasan parlemen yang efektif. Tanpa itu, risiko korupsi struktural dan salah alokasi sumber daya publik akan meningkat,” ungkap dia.
FINE Institute menyoroti sejumlah dampak kebijakan yang perlu diantisipasi sejak dini, antara lain:
1. Ekosistem Tertutup di Sektor Tambang
Integrasi hulu–hilir emas nasional melalui skema Bullion Bank berpotensi memperkuat efisiensi. Namun tanpa keterbukaan data dan akses yang adil, terdapat risiko terciptanya sistem tertutup (closed-loop system) yang menyulitkan pelaku tambang rakyat dan UMKM untuk berpartisipasi secara setara.
2. Risiko Konsentrasi di Sektor Transportasi dan Logistik
Konsolidasi maskapai BUMN dapat meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan, tetapi jika tidak diimbangi regulasi persaingan yang ketat, berpotensi menekan konsumen melalui tarif tiket dan biaya logistik yang lebih tinggi — terutama bagi wilayah di luar Jawa.
3. Peningkatan Sovereign Risk
Fleksibilitas pengelolaan dana di luar mekanisme anggaran negara perlu diimbangi standar akuntabilitas yang jelas. Tanpa disiplin fiskal dan pelaporan publik yang ketat, kebijakan ini berpotensi meningkatkan persepsi risiko negara di mata investor.
Perspektif Global dan Kredibilitas Institusional
Dalam konteks global, langkah Indonesia mencerminkan tren State-Led Capitalism yang kembali menguat. Namun FINE Institute mengingatkan bahwa negara-negara yang berhasil menjalankan model ini adalah mereka yang memadukan peran negara yang kuat dengan tata kelola setara standar OECD.
“Pasar global tidak menolak peran negara. Yang menjadi perhatian adalah ketidakpastian kebijakan dan lemahnya institusi pengawasan. Kredibilitas Danantara akan ditentukan bukan oleh besarnya aset yang dikelola, tetapi oleh kualitas tata kelolanya,” tuturnya.
Belajar dari Sejarah, Menguatkan Demokrasi Ekonomi
Menutup pernyataannya, FINE Institute menegaskan bahwa kritik ini ditujukan pada desain kelembagaan dan tata kelola, bukan pada individu atau kepemimpinan tertentu. Kritik ini juga bukan penolakan terhadap restrukturisasi BUMN atau peran negara dalam pembangunan, melainkan peringatan agar konsolidasi ekonomi nasional berjalan dalam koridor demokrasi ekonomi.
FINE Institute merekomendasikan: (1) Audit independen berkala atas seluruh aktivitas Danantara; (2) Penguatan pengawasan parlemen dan pelaporan publik yang transparan; dan (3) Pemisahan tegas antara fungsi komersial dan kepentingan politik jangka pendek
“Sejarah mengajarkan bahwa stabilitas yang dibangun di atas konsentrasi kekuasaan tanpa kontrol publik hanya akan rapuh. Pertumbuhan tinggi hanya akan berkelanjutan jika ditopang legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat,” pungkas Kusfiardi.
