Pemerintah mengkaji pembentukan BUMN baru di sektor tekstil. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Pemerintah mengkaji pembentukan BUMN baru di sektor tekstil sebagai bagian dari strategi memperkuat industri padat karya sekaligus menangani perusahaan tekstil yang masuk kategori aset bermasalah.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa setiap keputusan investasi yang dilakukan pemerintah selalu melalui feasibility study dan asesmen menyeluruh, baik dari sisi bisnis, pasar, maupun dampak sosial-ekonomi. Namun, dalam kasus tertentu, pemerintah membuka ruang untuk tetap masuk pada proyek dengan tingkat pengembalian lebih rendah, selama manfaat terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai sangat besar.
“Tentunya juga kita kan ada kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang harus kita penuhi. Termasuk juga parameter bahwa kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan,” ujarnya usai konferensi pers Realisasi Investasi 2025 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Menurut Rosan, sektor tekstil memiliki karakteristik sebagai industri padat karya yang berperan penting bagi perekonomian daerah. Karena itu, ketika terdapat perusahaan yang mengalami tekanan keuangan, pemerintah melihat masih ada peluang untuk dilakukan turnaround melalui restrukturisasi menyeluruh, bukan sekadar suntikan modal.
“Kita terbuka untuk menerima, misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita, apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi,” lanjutnya.
Ia menegaskan, pendekatan restrukturisasi yang disiapkan tidak hanya menyangkut permodalan, tetapi juga mencakup penjaminan pasar, penyiapan offtaker, perbaikan rantai pasok, hingga efisiensi operasional, sebagaimana pola yang telah diterapkan dalam penataan sejumlah BUMN sebelumnya.
