Hal itu agar kelestarian hutan Indonesia tetap terjaga dari segala praktik pembalakan liar.
“Para mafia hutan harus ditindak tegas! Kejahatan mereka mengancam keberlangsungan ekosistem alam dan keselamatan hidup orang banyak,” tegas Ketua Umum PP Himmah Abdul Razak Nasution dalam keterangan yang diterima redaksi usai bersilaturahmi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.
Lebih lanjut, Razak menyoroti kepemimpinan Raja Juli yang relatif muda sebagai bukti kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
“Kami mengapresiasi kepemimpinan Bapak Raja Juli Antoni yang memiliki latar belakang aktivis. Beliau sangat memahami suka duka masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil sudah pasti berpihak pada rakyat dan untuk kemajuan Indonesia,” ungkapnya.
Di samping itu, Razak mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah percaya pada isu-isu negatif yang beredar di media sosial mengenai Menteri Kehutanan. Ia menekankan pentingnya memberikan masukan yang konstruktif dan mengawal kebijakan yang ada.
“Mari kita dukung bersama kebijakan ini. Semoga langkah bapak menteri dalam mencabut 22 izin perusahaan membawa berkah dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi Himmah untuk menyampaikan apresiasi atas kebijakan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai sebagai akar masalah bencana di Pulau Sumatera.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Himmah didampingi jajaran pengurus inti. Di antaranya Sekretaris Jenderal Sukri Soleh Sitorus, Wakil Ketua Umum Fadlan Zainuddin Siregar, dan Wakil Sekretaris Jenderal Imam Sahala Martua Pohan.
