Tiga sumber Reuters yang mengetahui keputusan tersebut mengatakan, kebijakan ini diambil karena alasan keamanan nasional.
Larangan ini mencakup lebih dari selusin perusahaan besar, antara lain Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet, VMware (milik Broadcom), Check Point, hingga Mandiant dan Wiz yang dimiliki Alphabet. Beberapa perusahaan Israel lain seperti CyberArk, Orca Security, dan Cato Networks juga masuk daftar hitam.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dagang dan teknologi antara China dan AS, ketika kedua negara bersaing ketat dalam penguasaan teknologi strategis. Beijing semakin berupaya menggantikan teknologi Barat dengan produk buatan dalam negeri, terutama di sektor sensitif seperti keamanan siber.
Otoritas China khawatir perangkat lunak asing tersebut dapat mengumpulkan dan mengirim data rahasia ke luar negeri, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Namun, regulator utama seperti Cyberspace Administration of China dan Kementerian Perindustrian belum memberikan komentar resmi.
Sejumlah perusahaan yang disebut dalam larangan ini menyatakan dampaknya sangat terbatas atau bahkan tidak ada, karena mereka tidak beroperasi atau tidak memiliki klien di China. Meski begitu, pasar tetap bereaksi: saham Broadcom turun lebih dari 4 persen, Fortinet dan Rapid7 ikut melemah, sementara saham Palo Alto relatif stabil.
Kebijakan ini juga mencerminkan kecurigaan lama China terhadap vendor keamanan asing, yang dinilai dekat dengan lembaga pertahanan negara asalnya dan memiliki akses luas ke jaringan digital. Sebagai upaya melindungi serangan spionase dan sabotase digital, China kini mendorong penggunaan penyedia lokal seperti 360 Security Technology dan Neusoft.
