Hal tersebut disampaikan politikus PKB Muhammad Khozin dalam diskusi virtual bertajuk “Kepala Daerah Dipilih DPRD?”, yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Mardani Ali Sera dalam program Indonesia Leader Talk, Jumat malam, 16 Januari 2026.
Sosok yang kerap disapa Gus Khozin ini tak memungkiri tidak ada jaminan politik transaksional tidak terjadi, apabila pilkada dilangsungkan secara tidak langsung atau melalui DPRD.
“Apakah ketika pilkada tidak langsung kemudian bisa menjamin tidak ada vote buying, tidak ada money politics, terus kemudian kontrol kekuasaan bisa terjaga, partisipasi publik bisa terjaga, tidak juga,” tegas dia.
Menurut Anggota Komisi II DPR itu, kultur demokrasi elektoral di Indonesia sekarang ini tidak bisa terlepas dari dua sisi dampak, sehingga mekanisme apapun yang dipakai akan menciptakan dinamika tertentu.
“Jadi sekali lagi, semua pilihan di model atau desain kepemiluan kita, tetap ada potensi meninggalkan negative impact maupun positive impact. Itu suatu keniscayaan,” tuturnya.
Gus Khozin mengaku agak kecewa melihat dinamika kekinian, ketika muncul wacana Pilkada oleh DPRD didukung oleh sejumlah partai politik (parpol), yang kemudian argumentasi-argumentasi yang muncul dipertentangkan pada seolah-olah mencerabut hak memilih rakyat.
“Jadi ini juga menjadi satu koreksi, diskursus ini juga harus tetap diimbangi dengan narasi yang edukatif. Bahwa tidak elok lagi sekarang mempertentangkan seakan-akan suatu keputusan yang muncul dari parpol itu selalu dihadapkan pada proporsi vis a vis rakyat begitu ya. Itu saya kurang bersepakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dia berharap dalam proses menuju perubahan UU Pemilu dan Pilkada yang akan bergulir, justru memunculkan kecurigaan-kecurigaan di publik.
“Jadi jangan ada kemudian pikiran yang mohon maaf sekali, terlalu paranoid juga. Kadang kita berpikir menduga-duga, berpikir terlalu jauh, bahwa ketika ini ditarik menjadi pilihan di DPRD ini yang lahir pejabat yang dikunci kepentingannya oleh elite, kemudian dia tidak patuh pada rakyat, tidak melayani rakyat, dan hanya melayani elite,” ucapnya.
“Nah ini yang menurut kami harus diluruskan. Bahwa kemudian di masing-masing partai kita ada oknum-oknum yang tidak bersih, iya. Tapi jangan memungkinkan juga di masing-masing partai ada juga yang memang berkarya sepenuh hati, berkarya yang lahir dari rakyat dan segala macam,” pungkas Gus Khozin.
