Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak seharusnya disikapi dengan saling menyalahkan, baik kepada siswa, guru, maupun kurikulum yang berlaku. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada krisis adab dan lemahnya komunikasi dalam praktik pendidikan sehari-hari.
“Kasus pengeroyokan guru di Jambi adalah tamparan keras sekaligus cermin bagi dunia pendidikan kita. Daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih bijak jika kita melihat akar masalahnya secara jernih sebagai bahan introspeksi bersama,” ujar Ratih kepada wartawan, Jumat, 17 Januari 2026.
Diketahui, sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan seorang guru di salah satu SMK di Jambi menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah siswanya di lingkungan sekolah. Insiden tersebut memicu kecaman publik serta perdebatan luas, mulai dari isu kedisiplinan siswa, profesionalisme guru, hingga relevansi kurikulum pendidikan saat ini.
Ratih mengakui bahwa interaksi di ruang kelas kini memang tidak berada dalam kondisi ideal. Di satu sisi, guru menghadapi tantangan besar dalam menegakkan disiplin tanpa kekerasan. Namun di sisi lain, tindakan siswa yang merespons rasa tersinggung dengan pengeroyokan massal menunjukkan krisis karakter yang serius.
“Respons siswa yang membalas rasa tersinggung dengan pengeroyokan massal mencerminkan krisis adab yang parah. Solidaritas antarteman telah salah arah dan berubah menjadi tindakan premanisme yang sama sekali tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Legislator Partai NasDem itu juga menepis anggapan yang secara langsung mengaitkan insiden tersebut dengan kegagalan Kurikulum Merdeka. Menurutnya, tidak ada kebijakan pendidikan mana pun yang melegitimasi kekerasan dalam bentuk apa pun.
“Dokumen pendidikan mana pun tidak pernah mengajarkan kekerasan. Masalah sesungguhnya terletak pada implementasi di lapangan,” ujarnya.
Ratih menilai dunia pendidikan saat ini tengah berada dalam masa transisi. Guru masih mencari pola pendisiplinan yang tepat tanpa kekerasan, sementara siswa belum sepenuhnya siap memikul tanggung jawab atas kebebasan berekspresi yang mereka miliki.
“Fokus kita harus kembali pada esensi pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Saatnya berhenti saling menunjuk dan mulai memperbaiki pola komunikasi serta penguatan karakter di sekolah,” pungkasnya.
