“Menurut saya (indikator) empat-empatnya kita sudah kuning kemerah-merahan. Jadi apakah Indonesia rentan fiskal? Menurut saya hampir pasti rentan,” kata Dipo dikutip dari YouTube Awalil Rizky, Minggu, 17 Januari 2026.
Indikator pertama, menurut Dipo, adalah posisi awal fiskal yang tidak sepenuhnya kredibel. Defisit APBN yang diklaim berada di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dipertanyakan pasar lantaran banyak kewajiban negara yang tidak dicatat sebagai utang resmi, mulai dari proyek off balance sheet hingga kewajiban jangka panjang lainnya.
“Pasar melihat (PDB di) angka 2,9 persen itu problematik. Bukan hanya soal besar kecilnya tapi soal kredibilitas data fiskal,” ujarnya.
Keraguan makin menguat setelah pemerintah dinilai terlambat merespons perdebatan terkait metodologi PDB yang justru memperbesar kecurigaan investor.
Indikator kedua adalah tingginya sensitivitas terhadap guncangan eksternal. Dipo menyoroti melemahnya arus dana asing, volatilitas rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar AS, serta ketergantungan yang semakin besar pada pembiayaan eksternal di tengah tren Foreign Direct Investment (FDI) yang menurun.
“Begitu ada shock global, pasar kita langsung goyah. Itu tanda kerentanan,” tegasnya.
Indikator ketiga menyangkut keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dipo mengingatkan tren penerimaan pajak yang menurun, daya beli masyarakat yang melemah, serta menyusutnya kelas menengah, sementara belanja negara dan biaya utang justru terus meningkat.
“Pendapatan turun tapi belanja tidak turun. Dalam jangka panjang ini tidak sustainable,” katanya.
Indikator keempat, yang disebut paling vital, adalah melemahnya institusi, khususnya terkait independensi Bank Indonesia. Dipo menilai meningkatnya intervensi fiskal terhadap otoritas moneter, termasuk kepemilikan utang pemerintah oleh BI serta sinyal-sinyal kebijakan terbaru, berpotensi merusak kepercayaan pasar.
“Kepercayaan itu mahal. Sekali hilang, butuh puluhan tahun untuk pulih,” ujarnya.
