Pasalnya, hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas (77,3 %) responden menghendaki pilkada langsung.
Hasil senada juga ditunjukkan oleh survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan Populi Center, yaitu mayoritas publik menolak pilkada melalui DPRD.
“Dari hasil tiga lembaga survei itu jelas publik menginginkan pilkada secara langsung. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan usulan Golkar yang menginginkan Pilkada melalui DPRD,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Sabtu, 17 Januari 2026.
Atas dasar itu, Jamiluddin menilai layak dipertanyakan apa dasar partai politik mengusulkan pilkada melalui DPRD.
Terlebih, kata dia, Presiden Prabowo selalu menyatakan keberpihakannya kepada rakyat, maka hal itu harus dibuktikan.
“Prabowo seharusnya membaca hasil tiga lembaga survei itu yang menegaskan rakyat tidak menginginkan pilkada melalui DPRD,” pungkasnya.
Sekadar informasi, hampir seluruh parpol mendukung wacana Pilkada dipilih melalui DPRD. Dalam hal ini, Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat.
PKS masih mengkaji, sedangkan PDIP disebut-sebut menolak wacana tersebut.
