Dewan tersebut akan bertugas mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza sekaligus memastikan perlucutan senjata Hamas.
Mengutip laporan Bloomberg News pada Minggu, 18 Januari 2026, ketentuan tersebut tertuang dalam draf piagam Dewan Perdamaian Gaza. Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa masa jabatan anggota pada umumnya dibatasi maksimal tiga tahun.
“Setiap Negara Anggota akan menjalani masa jabatan tidak lebih dari tiga tahun sejak piagam ini mulai berlaku, dengan kemungkinan diperpanjang oleh Ketua Dewan,” demikian bunyi draf piagam tersebut.
Namun, aturan itu tidak berlaku bagi negara yang memberikan kontribusi finansial besar.
“Masa jabatan tiga tahun tidak akan berlaku bagi Negara Anggota yang menyumbangkan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk dana tunai kepada Board of Peace dalam tahun pertama berlakunya piagam ini,” tulis dokumen tersebut.
Menurut Bloomberg, piagam itu mendeskripsikan BoP sebagai sebuah organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian jangka panjang di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.
Dewan ini baru akan resmi berdiri setelah sedikitnya tiga negara menyetujui piagam tersebut.
Hingga laporan itu diterbitkan, pejabat Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi.
Gedung Putih sebelumnya mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan menjadi bagian dari anggota pendiri BoP.
Lebih dari 60 negara dilaporkan telah diundang untuk bergabung. Beberapa pemimpin dunia juga mengonfirmasi undangan tersebut.
Presiden Argentina Javier Milei menyatakan telah menerima undangan dari Trump dan menyampaikan terima kasih kepada Presiden AS itu.
Media Kanada melaporkan bahwa Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga diundang dan menerima tawaran tersebut.
Sementara itu, pemerintah Turki menyebut Presiden Recep Tayyip Erdogan termasuk di antara calon anggota BoP.
Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan tengah mengkaji undangan bagi Presiden Abdel Fattah El-Sisi untuk bergabung dalam dewan tersebut.
Pembentukan Gaza Board of Peace ini dinilai akan menjadi langkah kontroversial pemerintahan Trump, terutama karena skema pendanaan besar yang dikaitkan langsung dengan status keanggotaan permanen di dalamnya.
