Jakarta, CNN Indonesia —
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel ‘Noel’ Ebenezer, mengklaim ada dugaan keterlibatan oknum partai dan ormas dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.
Hal itu diungkap Noel jelang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (19/1), untuk menghadapi sidang dakwaan kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker.
“Kita lihat prosesnya dulu ini, harapannya sih ingin bebas, tapi ketika kita sudah diorkestrasi sebagai gembong koruptor, kita akan mengiyakan sebagai gembong koruptor, yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini,” ucap Noel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Noel enggan mengungkap partai dan ormas yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan tersebut. Namun, dia mengaku akan membukanya ke publik.
“Jangan kasih tahu warnanya, clue-nya, yang jelas partai dan ormas. Partainya saya kasih tahu pekan depan,” ucap Noel.
Lebih lanjut, Noel mengaku tidak merugikan negara. Pernyataan ini selalu disampaikan Noel sejak diproses hukum KPK. Saat dikonfirmasi apakah akan meminta amnesti, rehabilitasi atau abolisi ke Presiden Prabowo Subianto, Noel belum bisa menjawab tegas. Dia ingin mengikuti proses persidangan terlebih dahulu.
“Yang pasti tidak ada kerugian negara,” ujar Noel.
Sebelumnya, KPK menyebut dugaan pemerasan yang melibatkan Noel dkk untuk periode 2020-2025 mencapai Rp201 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umroh, dan lain-lain.
KPK memproses hukum Noel dan 10 orang tersangka lainnya lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada bulan Agustus 2025.
(ryn/har)
