Close Menu
IDCORNER.CO.ID

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    DPR Batal Bahas RUU Pemilu Omnibus Law

    January 19, 2026

    Pemerintah dan DPR Kaji Usul PDIP soal E-Voting Pilkada

    January 19, 2026

    Dominic Calvert-Lewin Sudah Tak Sabar Hadapi Everton

    January 19, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    IDCORNER.CO.IDIDCORNER.CO.ID
    • Homepage
    • Berita Nasional
    • Berita Teknologi
    • Berita Hoaks
    • Berita Dunia
    • Berita Olahraga
    • Program Presiden
    • Berita Pramuka
    IDCORNER.CO.ID
    Home»Program Presiden»Noel Cs Didakwa Lakukan Pemerasan Sertifikasi K3 Sebesar Rp6,5 Miliar : Okezone News

    Noel Cs Didakwa Lakukan Pemerasan Sertifikasi K3 Sebesar Rp6,5 Miliar : Okezone News

    PewartaIDBy PewartaIDJanuary 19, 2026No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email


    Noel Cs Didakwa Lakukan Pemerasan Sertifikasi K3 Sebesar Rp6,5 Miliar/Okezone

    JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel melakukan pemerasan sebesar Rp6,5 miliar (Rp6.522.360.000) terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Hal itu dilakukan Noel bersama Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati Dan Supriadi selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kemnaker, serta Miki Mahfud Dan Temurila masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri (KEM) Indonesia.

    “Bahwa Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersama-sama dengan Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud dan Temurila telah memaksa para Pemohon Sertifikasi dan Lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp6.522.360.000,” kata Jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026).

    Jaksa menyebutkan, hal tersebut bermula pada 2021. Saat itu, Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BKK3) melakukan pertemuan dengan sejumlah anak buahnya.

    Dalam pertemuan itu ungkap jaksa, Hery meminta para koordinator dan subkoordinator tetap meneruskan ‘tradisi’ berupa ‘apresiasi atau biaya non/teknis/udertable’. Di mana hal tersebut berupa pungutan uang terkait penerbitan dan perpanjangan sertifikasi dan lisensi K3 di Kemnaker dengan besaran Rp300-500 ribu per sertifikat atau lisensi.

    Dalam pertemuan tersebut Hery juga menyampaikan jika para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 tidak memberikan uang maka proses penerbitan dan perpanjangan sertifikasi dan lisensi K3 diperlambat (lama dikeluarkan melebihi dari 9 hari kerja sebagaimana ketentuan), akan dipersulit atau tidak diproses sama sekali dengan alasan seolah-olah syarat administrasi belum terpenuhi/belum lengkap.

    Mereka yang hadir kemudian menyanggupi permintaan Hery tersebut. Masih dalam pertemuan yang sama, Hery kemudian membuka rekening bank yang selanjutnya digunakan sebagai rekening penampung.

    Jaksa melanjutkan, Miki Mahfud dan Termurila memasukkan ‘biaya apresiasi’ ke pemohon lisensi K3.

     



    Source link

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    PewartaID

    Related Posts

    Prabowo Bentuk BUMN Tekstil di Bawah Danantara, Bagaimana Nasib Sritex? : Okezone Economy

    January 19, 2026

    Indonesia Masters 2026 Digelar Mulai Besok, Panitia Harap Bisa Hadirkan Kesan Berbeda untuk Atlet dan Penonton : Okezone Sports

    January 19, 2026

    IHSG Melesat ke Level 9.117 di Akhir Perdagangan : Okezone Economy

    January 19, 2026

    Leave A Reply Cancel Reply

    Demo
    Don't Miss

    DPR Batal Bahas RUU Pemilu Omnibus Law

    Berita Nasional January 19, 2026

    Jakarta, CNN Indonesia — Komisi II DPR RI memutuskan untuk membatalkan rencana pembahasan RUU Pemilu menggunakan metode…

    Pemerintah dan DPR Kaji Usul PDIP soal E-Voting Pilkada

    January 19, 2026

    Dominic Calvert-Lewin Sudah Tak Sabar Hadapi Everton

    January 19, 2026

    Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

    January 19, 2026
    Stay In Touch
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    Our Picks

    DPR Batal Bahas RUU Pemilu Omnibus Law

    January 19, 2026

    Pemerintah dan DPR Kaji Usul PDIP soal E-Voting Pilkada

    January 19, 2026

    Dominic Calvert-Lewin Sudah Tak Sabar Hadapi Everton

    January 19, 2026

    Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

    January 19, 2026

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

    Demo
    © 2026 ID Corner News

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.