Sedikitnya empat negara yakni Yordania, Yunani, Siprus, dan Pakistan menyatakan telah menerima undangan resmi dari Washington.
Sebelumnya, Kanada, Turki, Mesir, Paraguay, Argentina, dan Albania juga mengonfirmasi menerima undangan serupa, meski belum diketahui berapa total negara yang diajak bergabung.
Namun, Israel menyampaikan keberatan atas pembentukan komite eksekutif dewan tersebut. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan komite itu tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya.
“Susunan Dewan Perdamaian Gaza bertentangan dengan kebijakan Israel dan tidak dibahas dengan pihak Israel,” demikian bunyi pernyataan Kantor PM Israel, seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Senin, 19 Januari 2026.
Dewan Perdamaian Gaza direncanakan beranggotakan para pemimpin dunia, dengan daftar resmi yang kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, bertepatan dengan World Economic Forum di Davos, Swiss.
Badan ini akan mengawasi fase lanjutan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober, termasuk pembentukan komite Palestina baru di Gaza, pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, serta rekonstruksi wilayah yang terdampak perang.
Laporan Bloomberg pada Minggu, 18 Januari 2026 mengungkap rancangan Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang belum dipublikasi.
Dalam draft disebutkan bahwa keanggotaan permanen baru bisa dimiliki jika negara tersebut sanggup memberikan kontribusi dana untuk Dewan sebesar 1 miliar dolar AS.
