Usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam, 20 Januari 2026, Sudewo dan tiga kades tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK sebelum digiring menuju mobil untuk dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Selasa malam, 20 Januari 2025.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dari total delapan pihak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan. Mereka yakni Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025?”2030 dan tiga kepala desa di Kecamatan Jaken masing-masing Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, serta Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun.
Dari OTT tersebut, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp2,6 miliar yang disimpan di dalam karung.
KPK mengungkap, pada akhir 2025 Pemkab Pati mengumumkan rencana pembukaan formasi jabatan perangkat desa yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026. Kabupaten Pati diketahui memiliki 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan, dengan sekitar 601 jabatan perangkat desa yang saat ini masih kosong.
Situasi itu diduga dimanfaatkan Sudewo bersama sejumlah anggota tim sukses atau orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa (Caperdes).
Sejak November 2025, Sudewo disebut telah membahas rencana pengisian jabatan tersebut bersama tim suksesnya. Pada tiap kecamatan, ditunjuk kepala desa yang juga merupakan bagian dari tim sukses sebagai koordinator kecamatan (Korcam) atau dikenal dengan sebutan tim 8.
Tim 8 tersebut terdiri dari Sisman, Sudiyono, Abdul Suyono, Imam, Yoyon, Pramono, Agus, dan Sumarjiono. Selanjutnya, Abdul Suyono dan Sumarjiono menginstruksikan para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para Caperdes. Berdasarkan arahan Sudewo, ditetapkan tarif sebesar Rp165 juta hingga Rp225 juta per Caperdes, yang diduga telah dimarkup dari tarif awal Rp125 juta hingga Rp150 juta.
Dalam praktiknya, pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Apabila para Caperdes tidak mengikuti ketentuan, maka formasi jabatan perangkat desa disebut tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya.
Hingga 18 Januari 2026, Sumarjiono tercatat telah mengumpulkan dana sekitar Rp2,6 miliar dari delapan kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang tersebut dikumpulkan bersama Karjan untuk kemudian diserahkan kepada Abdul Suyono, yang diduga selanjutnya diteruskan kepada Sudewo.
