Semakin terbuka ruang pembentukan partai, semakin besar kesempatan warga negara untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya melalui “komoditas politik” masing-masing.
Namun, analis politik Nurul Fatta menyoroti bahwa dalam demokrasi, tidak cukup hanya melihat berapa banyak partai terbentuk. Yang lebih penting adalah seberapa representatif partai tersebut dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
“Masalahnya, kehadiran partai-partai baru sejauh ini belum membawa dan menawarkan ide besar, garis ideologis, atau agenda politik yang substantif berbeda dari partai-partai lama. Semua berdalih atas kepentingan rakyat,” ungkap Fatta kepada RMOL, Selasa, 20 Januari 2026.
Akibatnya, alih-alih memperkuat keterwakilan, fragmentasi partai justru berpotensi memperlemah representasi rakyat karena terpecah ke dalam banyak wadah yang gagasannya serupa.
Menurut Fatta, fragmentasi hanya bernilai positif jika lahir dari perbedaan aspirasi yang nyata, ideologi spesifik, atau kepentingan sosial yang benar-benar ingin diperjuangkan.
“Jika partai baru hanya menjadi reinkarnasi politisi yang tidak laku, bahkan diisi oleh politisi yang berpindah-pindah tanpa perbedaan sikap politik yang jelas, maka publik wajar mempertanyakan motif pendiriannya. Apakah benar karena aspirasi politik yang tidak tertampung, atau sekadar ambisi menjadi ketua umum, sekjend, dan jabatan-jabatan partai lainnya?” tegas Fatta.
Partai Gema Bangsa menjadi contoh nyata problem ini. Ketua umum dan sekretaris jenderalnya adalah alumni partai lama seperti NasDem dan Perindo. Tanpa perbedaan ideologis yang jelas, publik akan sulit membedakan apa yang benar-benar baru dari partai ini.
Sebagai perbandingan, PSI saat awal muncul menegaskan identitasnya sebagai partai anak muda. Branding tersebut berbeda dari partai lama, dan membuat partai itu menjadi sorotan publik, meski kini pembicaraan bukan lagi soal identitas anak muda.
Fatta menekankan, kehadiran partai baru harus menawarkan gagasan dan ideologi berbeda, bukan sekadar menjadi kendaraan politik bagi elite lama. Tanpa hal itu, fragmentasi partai bukan memperkuat demokrasi, tapi hanya menambah “komoditas politik” tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
