Demikian disampaikan Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 20 Januari 2026.
“Esensi demokrasi adalah pengawasan terus-menerus atas praktik kekuasaan, termasuk memantau realisasi janji, memantau bagaimana proses legislasi dilakukan,” kata Hurriyah.
Ia mengingatkan, tanpa pengawasan berkelanjutan, demokrasi akan jatuh hanya pada tataran prosedural. Menurutnya, selama ini negara cenderung sibuk mengganti desain sistem Pemilu tanpa menyentuh akar persoalan demokrasi itu sendiri.
“Kita hanya memilah desain sistem Pemilu mana yang enak. Oh ini ketika kemudian kita merasa ini gagal atau sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kita, lalu kita ganti,” kata Hurriyah.
Dalam praktik Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, Hurriyah pun menyoroti munculnya fenomena otoritarian nostalgia, yakni kerinduan terhadap masa otoriter yang dimitoskan sebagai periode stabil, makmur, dan tertib.
Ia merujuk pada penelitian Kimura dan kawan-kawan tahun 2024 yang menggunakan data survei opini publik Populi Center. Hasilnya menunjukkan, nostalgia terhadap Orde Baru masih nyata di Indonesia, terutama terkait persepsi positif di bidang ekonomi.
“Kelompok masyarakat yang paling kuat memberikan dukungan terhadap otoritarian nostalgia ini adalah generasi yang hidup di masa itu,” kata Hurriyah.
