Pasha meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan penjelasan secara clear dan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menurut Pasha, informasi mengenai pelibatan aparat TNI-Polri perlu dijelaskan secara rinci, mulai dari sejauh mana keterlibatan tersebut, jumlah personel yang dilibatkan, hingga spesifikasi tugas yang dijalankan di lapangan.
“Ini sebenarnya sudah sampai di mana, soal petugas haji melibatkan kawan-kawan TNI Polri, jumlahnya berapa dan sebenarnya spesifikasinya di mana TNI Polri ini,” kata Pasha dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 21 Januari 2026.
Kata Pasha, kejelasan diperlukan terkait unsur mana dari TNI atau Polri yang dilibatkan, apakah dari satuan kesehatan, atau satuan tertentu lainnya.
Lebih jauh, Pasha mengapresiasi kesiapan petugas haji yang saat ini tengah menjalani bimbingan teknis (bimtek). Menurutnya, pembinaan yang dilakukan telah membentuk mental dan kesiapan petugas secara optimal.
“Kami secara pribadi, PAN, memberikan dukungan penuh bilamana memang ada keterlibatan fungsi TNI Polri,” kata Pasha.
Pasha melanjutkan, ada hal penting dari aspek perlindungan dan advokasi hukum bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
“Kalau masyarakat yang terlibat dengan persoalan-persoalan hukum di sana Pak, harus mengadu ke mana? Apakah tentara yang terlibat di sana sebagai petugas, apakah polisi, atau pihak imigrasi, atau mungkin dari konsulat atau kedutaan?” pungkas Pasha.
