Bahlil bahkan mengklaim sebagai menteri yang secara terbuka menolak pola impor yang telah menjadi persoalan struktural dalam tata kelola energi nasional.
Hal ini dikatakan Bahlil saat menjelaskan mandat Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar energi nasional, yakni kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi.
“Kalau ketahanan energi, itu sekarang ketahanan energi kita cuma 21 hari. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus bangun storage,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, di Senayan, Jakarta, Kamis 22 Januari 2026.
Bahlil menjelaskan, ketahanan energi tidak identik dengan kemandirian energi. Menurutnya, kemandirian baru tercapai jika seluruh kebutuhan bahan bakar minyak diproduksi di dalam negeri, termasuk melalui pembangunan dan ekspansi kilang.
“Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah mendorong Pertamina untuk segera membangun kilang-kilang atau melakukan ekspanMenteri ESDM Bahlil Lahadalia. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)si kilang-kilang supaya produksinya bisa memenuhi tingkat konsumsi,” kata Bahlil.
Untuk menutup celah impor, pemerintah memilih jalur transisi bertahap melalui substitusi berbasis energi nabati. Bahlil mencontohkan kebijakan mandatori etanol sebagai langkah realistis menekan impor bensin.
“Kalau etanolnya 10 persen, itu dapat melakukan efisiensi impor sebesar 3,9 juta,” kata Bahlil.
