Hensat, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya memastikan lembaga pengelola investasi ini berjalan selaras dengan kepentingan nasional sekaligus punya arah komunikasi yang transparan.
“Catatan pertama saya, Danantara itu untuk kepentingan nasional. Pertanyaannya, bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek. Digarisbawahi, Danantaranya baik, BUMN-nya belum tentu baik,” ujar Hensat kepada wartawan, Kamis, 22 Januari 2026.
Ia menambahkan, negara kini menghadapi tantangan membiayai pembangunan jangka pendek melalui APBN akibat adanya alih sumber dividen ke Danantara. Menurutnya, salah satu beban paling berat yang selama ini menyulitkan kinerja perusahaan pelat merah adalah tingginya biaya tetap.
“Yang paling membebani BUMN menurut saya adalah fixed cost-nya. Mau BUMN itu rugi atau untung, gajinya sama. Mau rugi atau untung, bonusnya ada. Nah, sekarang bagus nih Pak Prabowo, enggak ada itu tantiem-tantieman,” tutur Hensa.
Selain kepentingan nasional, Hensat juga menyoroti aspek pemerataan manfaat bagi daerah. Ia mempertanyakan bagaimana Danantara dapat memastikan keuntungan investasi nasional benar-benar dirasakan secara merata, terutama dalam bentuk akses ekonomi, infrastruktur, dan lapangan kerja.
“Bagaimana menjamin bahwa manfaat dari investasi nasional melalui Danantara dapat dirasakan secara merata oleh daerah, terutama dalam bentuk akses fiskal, infrastruktur, dan lapangan kerja? Banyak daerah bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar, tanpa mekanisme distribusi yang adil,” katanya.
Tanpa mekanisme distribusi yang adil, Danantara justru berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah. Ia mencontohkan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki banyak BUMN, sementara daerah lain belum tentu memperoleh efek ekonomi yang sama kuatnya.
Di sisi lain, Hensat menilai Danantara juga perlu membangun komunikasi publik yang baik agar dapat diterima masyarakat luas dan tidak dianggap sebagai proyek elite ekonomi semata.
“Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar publik, terutama di daerah, memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama sebab jika tidak dikomunikasikan dengan baik, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik,” ujar Hensat.
