Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.
Di hadapan para pemimpin dunia, pelaku usaha global, dan investor internasional, Prabowo menekankan bahwa kepastian penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak ada yang akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebut pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektar perkebunan dan tambang ilegal, serta menutup 1.000 tambang ilegal.
Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar hukum dan merusak kawasan hutan lindung.
“Saya mencabut izin tersebut karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung,” ujarnya.
Presiden Prabowo menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba meremehkan supremasi hukum maupun menyuap aparat negara.
“Kita hanya bisa berani menegakkan hukum. Tidak ada kompromi. Tidak ada jalan untuk mundur. Rakyat saya menuntut ini. Dan kami bertekad untuk melayani rakyat kami dengan jujur,” tandasnya.
