Televisi pemerintah Iran pada Rabu malam waktu setempat, 21 Januari 2026 menyebut sedikitnya 3.117 orang meninggal dunia dalam aksi tersebut, jumlah yang lebih rendah dibandingkan data kelompok aktivis hak asasi manusia.
Mengutip laporan Martyrs Foundation, sebanyak 2.427 korban tewas merupakan warga sipil dan anggota aparat keamanan, tanpa merinci sisanya.
Sementara itu, Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan angka korban jauh lebih tinggi, yakni mencapai 4.560 orang. Lembaga tersebut selama bertahun-tahun dikenal mengandalkan jaringan aktivis di dalam Iran untuk memverifikasi setiap laporan kematian.
Di tengah ketegangan itu, Menlu Iran Abbas Araghchi menyampaikan ancaman terbuka kepada Washington melalui sebuah artikel opini di The Wall Street Journal.
“Berbeda dengan sikap menahan diri yang ditunjukkan Iran pada Juni 2025, angkatan bersenjata kita yang perkasa tidak ragu untuk membalas tembakan dengan seluruh kekuatan yang kita miliki jika kita kembali diserang,” tegasnya, seperti dimuat Associated Press.
Pernyataan Araghchi muncul seiring pergerakan aset militer Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah. Kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln dilaporkan bergerak ke arah barat, sementara jet tempur F-15E dan sistem rudal HIMARS terlihat mulai dikerahkan di wilayah tersebut.
Sejumlah negara Teluk sebelumnya dilaporkan melobi Presiden AS Donald Trump agar tidak melakukan serangan terhadap Iran.
