Ada informasi yang ditahan dan ada yang dipelintir. Akibatnya keputusan yang diambil Presiden tidak tepat, tidak efisien dan tidak efektif dalam mewujudkan visi dan misi. Misinformasi sering dilakukan oleh para pembantu Presiden sendiri.
Rekrutmen para pembantu Presiden ala UUD 10 Agustus 2002 merupakan hasil kompromi dan transaksi antar elite partai politik. Hanya beberapa pembantu presiden direkrut semata karena pertimbangan kompetensi, akhlak dan kesetiaannya pada Presiden. Cukup satu Brutus ada di sekitar Presiden maka kabinet akan mengambil keputusan keliru atau terlambat.
Sementara itu wakil-wakil partai politik yang mendominasi Kabinet adalah wakil-wakil organisasi yang paling berbahaya di sekitar Presiden. Chomsky mensinyalir bahwa Partai Republik di bawah Trump adalah organisasi yang paling berbahaya di planet ini. Di Indonesia, dulu adalah PKI di tangan Soekarno lalu Golkar di tangan Soeharto. Sekarang adalah PDIP di tangan Megawati yang membesarkan Jokowi. Korupsi seringkali dilakukan oleh partai-partai berkuasa. Ke depan, Gerindra dan PSI bisa menjadi pengganti PDIP sebagai partai penguasa yang berbahaya.
Sebagian besar partai politik penguasa tidak menghendaki agar tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara diatur kembali sesuai UUD 18 Agustus 1945. Parpol juga melakukan misinformasi pada publik dengan menyebut UUD 10 Agustus 2002 sebagai UUD 1945.
Ini adalah misinformasi paling berbahaya atas kelanjutan NKRI. UUD 18 Agustus 1945 karya para ulama dan cendekiawan lurus negarawan pendiri bangsa telah diganti secara ugal-ugalan oleh anggota MPR hasil Pemilu 1999 yang sedang mabuk demokrasi liberal ala Barat menjadi UUD 10 Agustus 2002. UUD 18 Agustus 1945 adalah deklarasi perang atas segala bentuk penjajahan, dan strategi defensif-aktif untuk memenangkan perang tersebut.
Misinformasi kedua yang berbahaya adalah narasi yang mengatakan bahwa Pilpres dan Pilkada oleh MPR dan DPRD mengancam demokrasi. Padahal pemilih hanya memilih paslon hasil transaksi elite parpol dan oligarki. Pemilih tidak pernah benar-benar memilih secara langsung. Pemilihan langsung atas paslon yang diusung koalisi partai telah menyebabkan politik berbiaya tinggi, sedangkan yang terpilih hanyalah petugas partai yang menjalankan agenda oligarki, bukan mandataris rakyat yang menjalankan agenda rakyat seperti GBHN. Yang kita saksikan paling tidak selama 10 tahun terakhir adalah bukan demokrasi yang dijanjikan para reformis, tapi duitokrasi dan oligarkisasi alias demokrasi mbelgedhes.
Sebagai mantan jendral tempur intelektual, Presiden Prabowo memahami berbagai ancaman militer dan non-militer yang bersifat asimetris serta neo-cortex. Target utama musuh adalah disorientasi masif, dan memecah belah.
Semburan kebohongan dan hoax dipompa terus menerus melalui media sosial dan internet, sehingga publik tenggelam dalam adonan informasi yang justru melumpuhkan. Begitu banyak media komunikasi, tapi yang terjadi justru miskomunikasi yang menurunkan saling percaya, dan melemahkan sinergi dan persatuan serta menyemarakkan magerisme: budaya berbaring, malas bergerak, dan bermalas-malas. Penyakit degeneratif marak: diabetes, stroke, gagal ginjal dan obesitas.
Ancaman laten dalam pengelolaan barang publik seperti politik adalah informational asymmetry. Ini menurunkan insentif untuk bersinergi, melemahkan inisiatif, dan mendorong konflik dan saling-tunggu yang tidak produktif. Politik kemudian banyak ditunggangi para free riders yang oleh Opu Mulyadi Tadampali disebut sebagai bandit, badut dan bandar politik yang melakukan berbagai gendham, glembuk, dan copet politik. Jagad politik menjadi sangat toxic di mana duit menjadi oksigen yang memicu mutasi Homo Sapiens menjadi Homo Cebongensis dan Homo Kampretensis. Kini malah lahir secara epigenetik spesies oportunistik baru yang bisa disebut Homo Eggiensis hasil restorative justice yang kini dirayakan oleh Homo Soloensis.
Ancaman pertahanan jelas ada yang dari luar. Namun yang terbesar selalu dari dalam kita sendiri. Puasa sebagai sistem pertahanan dengan demikian jadi penting agar kita tetap cerdas memilah dan memilih informasi, tidak didungukan oleh syahwat perut dan yang di bawah perut.
Prof. Daniel Mohammad Rosyid
Guru Besar Teknik Kelautan ITS, pemerhati masalah kebangsaan
