Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan internal sekaligus bahan pertimbangan dalam rotasi dan promosi kepemimpinan.
“Saya punya akses (rekening) untuk pejabat saya, semuanya. Tetapi yang saya periksa sampai eselon III, karena yang mau naik kan yang di situ. Nanti kalau yang di bawahnya mau naik, kita lihat lagi. Eselon I juga saya lihat,” kata Purbaya di Jakarta pada Kamis 22 Januari 2026.
Purbaya menjelaskan, pengecekan rekening itu dilakukan di luar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pejabat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Di luar LHKPN. LHKPN juga kita lihat masuk akal atau enggak, terus dibandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana,” jelasnya.
Berdasarkan pemantauan sejauh ini, Purbaya belum melihat lonjakan signifikan pada saldo rekening pejabat Kemenkeu, khususnya dari sektor pajak.
“Sepertinya angka saldo tabungannya normal-normal saja termasuk yang diproses (KPK) ya. Jadi sepertinya orang pajak, bea cukai dan orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan,” ucapnya.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan agar para pejabat tidak menganggap remeh sistem pengawasan yang ada.
“Tapi Anda jangan anggap enteng, saya masih bisa lihat dari tempat yang lain atau orang lain bisa lihat. Jadi yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah. Masalah kesejahteraan nanti kami pikirkan supaya Anda bisa duduk tenang itu cukup tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
“Harapan masyarakat ada di pundak anda dan saya pastikan pengawasan juga berjalan. Jadi pilihannya jelas, jaga amanah atau minggir,” pungkas Purbaya
