Dikutip dari RT, Junat 23 Januari 2026, dalam kesepakatan tersebut, Hamas dilaporkan bersedia menyerahkan persenjataan dan peta jaringan terowongan bawah tanahnya kepada AS melalui mekanisme yang tidak diungkapkan ke publik. Sebagai imbalannya, para pemimpin Hamas akan diberikan jaminan keluar aman dari Gaza dan kelompok itu diperbolehkan beralih ke aktivitas politik semata.
Mengutip sumber Palestina anonim, laporan Sky News Arabia menyebut AS menjanjikan bahwa Hamas masih dapat terlibat dalam proses politik di Gaza. Beberapa birokrat dan aparat kepolisian yang berafiliasi dengan Hamas juga akan diizinkan bekerja di pemerintahan baru, dengan syarat lolos pemeriksaan keamanan bersama Israel dan AS.
Selain itu, para pemimpin Hamas diklaim akan diizinkan meninggalkan Gaza dengan jaminan dari AS bahwa Israel tidak akan menargetkan mereka di luar negeri.
Hingga kini, Hamas dan pemerintah AS belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut. Israel juga belum mengeluarkan pernyataan, meski sumber yang sama menyebutkan bahwa Israel memiliki keberatan besar, terutama terhadap poin yang memungkinkan Hamas tetap aktif secara politik di Gaza.
Laporan ini muncul beberapa jam sebelum Presiden AS Donald Trump menandatangani pembentukan badan baru bernama “Dewan Perdamaian.”
Awalnya, dewan ini dirancang sebagai kelompok teknokrat kecil yang sebagian besar dari negara-negara Teluk untuk mengawasi rekonstruksi dan pemerintahan Gaza.
Namun, dewan tersebut kemudian berkembang menjadi organisasi internasional besar yang dipimpin langsung oleh Trump, yang dalam piagamnya disebut sebagai “Ketua Trump.”
