Ketika Prabowo menyatakan bahwa tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian, kalimat itu terdengar universal dan aman. Namun, bagi publik di dalam negeri, pernyataan tersebut sulit dilepaskan dari konteks politik nasional yang justru ramai oleh omon-omon, isu menggantung, dan konflik simbolik yang tak pernah dituntaskan.
Perdamaian Bukan Slogan Moral
Kalimat Prabowo bukan temuan baru. Sejak berabad-abad lalu, para pemikir politik telah menyimpulkan hal yang sama. Thomas Hobbes menegaskan bahwa tanpa perdamaian, manusia hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Negara dibentuk bukan untuk menciptakan kebaikan, melainkan untuk menghentikan kekacauan.
Dalam bahasa ekonomi, Adam Smith pun memahami bahwa pasar hanya bisa bekerja jika ada rasa aman, kepastian hukum, dan keteraturan sosial. Tidak ada investasi di tengah kecemasan kolektif. Tidak ada pertumbuhan di ruang publik yang terus dirusak oleh konflik.
Dengan demikian, perdamaian yang dimaksud Prabowo bukanlah idealisme moral, melainkan rasionalitas politik. Ia adalah prasyarat, bukan tujuan akhir.
Dari Konflik Fisik ke Konflik Algoritmik
Masalahnya, konflik hari ini jarang hadir dalam bentuk senjata. Ia muncul sebagai narasi. Sebagai kecurigaan. Sebagai isu yang terus diulang tanpa pernah diselesaikan. Inilah yang bisa disebut sebagai politik kecurigaan digital.
Di Indonesia, pola ini tampak jelas: isu simbolik dilempar ke ruang publik, klarifikasi dibiarkan menggantung, lalu algoritma bekerja memperbesar emosi. Kebenaran tidak lagi penting untuk diselesaikan; cukup dipertahankan dalam status ambigu agar terus memicu kemarahan.
Kasus ijazah, isu keracunan program sosial, hingga teror simbolik terhadap figur publik menunjukkan pola yang sama. Negara tidak diserang secara frontal, tetapi dilemahkan secara perlahan melalui delegitimasi.
Omon-Omon sebagai Infrastruktur Politik
Omon-omon dalam konteks ini bukan sekadar omong kosong. Ia berfungsi sebagai infrastruktur konflik. Dengan omon-omon, aktor politik tidak perlu bertanggung jawab atas kebenaran, cukup memancing keraguan. Kecurigaan yang hidup lebih lama daripada fakta.
Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa kehancuran ruang publik bukan disebabkan oleh satu kebohongan besar, melainkan oleh banjir narasi kecil yang tak pernah diverifikasi. Dalam situasi seperti itu, publik kelelahan membedakan benar dan salah. Yang tersisa hanya sinisme.
Di sinilah bahaya terbesar politik omon-omon: ia tidak menawarkan alternatif kebijakan, hanya menumbuhkan rasa tidak percaya.
Membaca Sindiran dari Davos
Jika pidato Prabowo di Davos dibaca dalam konteks ini, maka ia bukan sekadar pesan ke dunia internasional, melainkan teguran halus ke dalam negeri. Teguran bagi mereka yang hidup dari kegaduhan. Bagi aktor yang menganggap konflik simbolik sebagai strategi.
Pesan itu sederhana: tidak ada kemakmuran di atas ketidakpercayaan. Tidak ada stabilitas jika energi kolektif bangsa habis untuk saling mencurigai.
Ujian Setelah Pidato
Namun, setiap pidato adalah janji. Dan janji akan diuji oleh praktik. Perdamaian tidak akan terwujud hanya dengan retorika global jika di dalam negeri politik omon-omon tetap dibiarkan.
Menghentikan politik kecurigaan digital membutuhkan lebih dari sekadar seruan moral. Ia menuntut:
penegakan hukum yang konsisten,transparansi kebijakan, dan keberanian politik untuk tidak memelihara konflik demi keuntungan jangka pendek.
Jika tidak, perdamaian akan berhenti sebagai komoditas diplomasi—indah diperdengarkan di Davos, tetapi kosong maknanya di rumah sendiri.
Penutup
Sejarah menunjukkan, negara tidak runtuh karena kekurangan kekuasaan, melainkan karena kehabisan kepercayaan. Dalam era algoritma, kepercayaan tidak dihancurkan oleh satu serangan besar, tetapi oleh ribuan omon-omon kecil yang dibiarkan beredar.
Maka, pernyataan Prabowo di Swiss seharusnya dibaca sebagai pengingat keras tanpa perdamaian di ruang digital, kemakmuran akan selalu tertunda.
Ferry Malaka
Pusat Studi Sosial & Advokasi Untuk Penegakan Hukum (PUSSGAKUM)
