Publik Indonesia tumbuh dengan satu kesepakatan tak tertulis. Apa pun yang beraroma Israel, refleks pertama adalah menolak, refleks kedua marah, refleks ketiga demo.
Selama puluhan tahun, Indonesia dan Israel hidup dalam semesta paralel. Tak ada hubungan diplomatik, tak ada foto salaman, bahkan sekadar duduk satu ruangan saja sudah cukup bikin urat leher publik berdenyut.
Tapi sejarah selalu punya selera humor kejam. Pada 22 Januari 2026, di Davos yang dinginnya seperti freezer ideologi, Indonesia dan Israel akhirnya duduk satu meja.
Bukan di ruang sidang PBB. Bukan di ruang damai Timur Tengah. Tapi di sebuah badan baru bernama Board of Peace (BoP) for Gaza, ciptaan Donald Trump, manusia yang jika melihat konflik dunia, refleksnya bukan “bagaimana menyelesaikan”, tapi “bagaimana menyusun struktur baru dan menaruh namanya di atas”.
Adegan itu nyaris sinematik. Salju turun seperti efek visual murah film perang dingin. Para elite dunia berkumpul di World Economic Forum. Donald Trump duduk sebagai ketua abadi BoP, posisi yang nyaris mitologis karena dilengkapi hak veto penuh, sebuah tongkat sihir geopolitik.
Di hadapannya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani charter BoP for Gaza. Di meja yang sama, ada Israel. Ya, Israel. Negara yang namanya saja bisa memicu debat panas di warung kopi Indonesia. Trump tampak seperti sutradara yang puas. Dua negara yang secara historis saling membelakangi, kini dipaksa duduk rapi dalam satu frame kamera.
BoP ini bukan badan sembarangan. Ia lahir dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict, peta jalan 20 poin ala Trump. Kemudian, “diresmikan” dunia lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.
Mandatnya terdengar heroik, mengawasi gencatan senjata permanen, menstabilkan keamanan Gaza, membangun ulang wilayah yang hancur, dan mengantar Gaza menuju pemerintahan sipil Palestina yang teknokratis, non-politik, dan steril dari kata “perlawanan”. Semua dikemas rapi, seperti brosur properti kawasan konflik.
Trump bersumpah BoP bukan pengganti PBB, sambil sesekali menyelipkan kalimat bahwa BoP might mengambil alih isu-isu global yang terlalu lambat ditangani PBB. Media internasional langsung mencium aroma konspirasi kelas atas.
BBC, Reuters, dan DW melihat BoP sebagai saingan halus PBB. Ketuanya Amerika Serikat, struktur bisa diubah sesuka hati, prioritasnya free market principles, dan ada rencana membentuk International Stabilization Force yang dipimpin jenderal AS untuk demiliterisasi Gaza.
Perdamaian versi ini terdengar lebih seperti manajemen keamanan bersenjata, lengkap dengan drone dan tank sebagai “penjaga damai”.
Indonesia masuk dengan narasi luhur. Prabowo di Davos menyebut keikutsertaan ini sebagai kesempatan bersejarah untuk menjaga perdamaian dunia, keadilan, kemanusiaan, dan diplomasi.
Kementerian Luar Negeri menegaskan, Indonesia tidak membayar apa pun. Tidak ada setoran. Tidak ada cek raksasa. Keanggotaan Indonesia bersifat sementara.
Tapi di balik panggung resmi, draft charter BoP yang bocor ke media internasional memuat satu pasal yang bikin alis terangkat, keanggotaan permanen hanya diberikan kepada negara yang menyetor minimal satu miliar dolar AS secara tunai.
Tanpa itu, keanggotaan berlaku tiga tahun, lalu bisa berakhir seperti langganan aplikasi yang lupa diperpanjang.
Trump, tentu saja, tak menyebutnya “jual kursi”. Ia menyebutnya “kontribusi untuk rekonstruksi Gaza”. Para kritikus menyebutnya “biaya masuk klub elite perdamaian”.
Indonesia memilih opsi gratisan, duduk di meja, berbicara, tapi tanpa kursi abadi. Pemerintah menegaskan kontribusi bersifat sukarela. Artinya jelas, Indonesia hadir, tapi tidak menikah kontrak panjang, setidaknya untuk sekarang.
Daftar anggota BoP sendiri seperti daftar tamu pesta geopolitik paling aneh dekade ini: Albania, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, UEA, Vietnam, dan lainnya.
Delapan di antaranya negara mayoritas Muslim. Netanyahu sempat menggerutu karena Turki ikut, tapi tetap duduk manis di forum yang sama. Trump, seperti dealer poker licik, membagikan kartu sambil tersenyum.
Indonesia mengklaim peran strategis: menjaga solusi dua negara, melindungi hak sipil Palestina, memastikan akses kemanusiaan, dan mencegah pengaturan permanen yang mengubur kedaulatan Palestina.
Namun kritik keras datang dari kelompok HAM. BoP dinilai menghindari isu kejahatan perang dan akuntabilitas. Tidak ada mandat penyelidikan. Tidak ada tuntutan hukum. Bagi mereka, BoP adalah kosmetik perdamaian, rapi di luar, kosong di dalam.
Di sinilah dramanya memuncak. Indonesia, negara dengan konstitusi anti-kolonialisme dan publik yang secara emosional pro-Palestina, kini duduk satu meja dengan Israel dalam forum yang diketuai AS. Risiko politik domestik mengintai.
Risiko diplomatik global menunggu. Di atas semua itu, ada bayang-bayang Trump, presiden yang baru saja menarik AS dari WHO, meninggalkan utang ratusan juta dolar, dan secara terbuka ingin membangun tatanan dunia paralel versi dirinya sendiri.
Maka inilah ironi abad ini. Indonesia akhirnya satu meja dengan Israel bukan karena normalisasi, bukan karena rekonsiliasi ideologis, tetapi karena desain geopolitik Donald Trump.
Perdamaian ala BoP terasa seperti komedi hitam bertarif tinggi, gratis untuk masuk, mahal untuk bertahan. Seru? Tentu. Epik? Jelas. Menenangkan? Sama sekali tidak.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
