Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto menjelaskan, fenomena banjir tahunan di Jabodetabek yang juga terjadi pada awal tahun ini, harus dilihat dari dua kacamata utama.
“(Yaitu) kapasitas daya dukung lingkungan dan dinamika cuaca ekstrem,” ujar Tri dalam wawancara dengan RMOL, Minggu 25 Januari 2026.
Sebagai satu kesatuan megapolitan, Tri menjelaskan, Jabodetabek berada dalam lingkup Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar, terutama sistem Ciliwung-Cisadane.
“Saat ini, kapasitas wilayah dalam menampung air aliran permukaan (surface runoff) sudah sangat terbatas dibandingkan wilayah yang masih memiliki serapan alami yang baik,” sambungnya.
Akibat dari hal tersebut, Tri menegaskan bahwa peningkatan koefisien limpasan akibat masifnya tutupan lahan beton, membuat wilayah Jabodetabek sangat rentan dari banjir.
“Artinya, kita tidak selalu membutuhkan pemicu besar seperti siklon tropis untuk melihat genangan. Cukup dengan intensitas hujan tinggi pada puncak musim hujan, volume air sudah melampaui daya tampung infrastruktur yang ada,” urainya.
Mengenai Siklon Tropis 91S, Tri memastikan dampaknya tidak selalu bersentuhan langsung secara geografis dengan Jabodetabek. Namun yang perlu dipahami adalah, siklon atau bibit siklon di sekitar wilayah Indonesia sering kali berfungsi sebagai ‘penarik’ massa uap air.
“Atau pembentuk pola konvergensi (pertemuan angin) yang memperkuat intensitas hujan di Jawa bagian barat. Meski demikian, tanpa siklon sekalipun, puncak musim hujan sudah membawa risiko hidrometeorologi yang nyata,” kata Tri.
Hal inilah, menurut Tri, membuat banjir sering terjadi di wilayah Jabodetabek bahkan sebelum langkah intervensi seperti? Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan.
“OMC hadir sebagai langkah mitigasi preventif, bukan solusi instan untuk menghilangkan hujan,” demikian Tri.
