Union Solidarity and Development Party (USDP) telah mengamankan mayoritas kursi parlemen setelah dua putaran pemungutan suara, meski pemilu tersebut menuai kecaman luas dari komunitas internasional.
Berdasarkan hasil sementara, USDP memenangkan 193 dari 209 kursi di majelis rendah serta 52 dari 78 kursi di majelis tinggi parlemen.
Dua putaran pemilu sebelumnya digelar pada 28 Desember 2025 dan 11 Januari 2026, dengan tingkat partisipasi pemilih sekitar 55 persen, jauh lebih rendah dibandingkan sekitar 70 persen pada pemilu 2015 dan 2020.
Putaran terakhir pemungutan suara berlangsung hari ini Minggu, 25 Januari 2026, di sekitar 60 wilayah, termasuk kota terbesar Yangon dan Mandalay.
Pemimpin junta Myanmar sekaligus presiden sementara, Min Aung Hlaing, menepis kritik dari luar negeri yang menyebut pemilu tersebut tidak sah.
Ia menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan tidak bergantung pada pengakuan internasional.
“Apakah komunitas internasional mengakui ini atau tidak, kami tidak memahami sudut pandang mereka. Suara rakyat adalah pengakuan yang kami butuhkan,” ujar Min Aung Hlaing kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters.
Media lokal menampilkan Min Aung Hlaing mendatangi tempat pemungutan suara di Mandalay dengan mengenakan pakaian sipil, dalam suasana yang digambarkan relatif tenang.
Namun, pemilu ini berlangsung tanpa keikutsertaan kelompok oposisi utama. Sejumlah partai, termasuk National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, tidak mengikuti pemilu setelah dibubarkan oleh junta.
PBB, kelompok hak asasi manusia, serta Inggris mengecam pemungutan suara tersebut sebagai upaya mempertahankan kekuasaan militer.
Malaysia, yang tahun lalu menjabat sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), juga menyatakan bahwa blok regional tersebut tidak akan mengakui hasil pemilu Myanmar.
Meski junta menyatakan pemilu berlangsung bebas dari paksaan, sejumlah warga di Yangon dan Mandalay mengatakan kepada Reuters bahwa suasana ketakutan masih dirasakan masyarakat.
Banyak pemilih mengaku datang ke tempat pemungutan suara karena khawatir akan penangkapan atau tindakan balasan jika tidak ikut memilih.
Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih, Myanmar terus dilanda konflik bersenjata.
