Raker Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi III DPR RI (Foto: Dok)
JAKARTA – Fraksi Golkar, PKS hingga PKB menegaskan dukungannya untuk Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal itu menolak munculnya wacana Korps Bhayangkara berada dalam suatu kementerian.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut Polri berada di bawah Presiden adalah situasi yang sudah tepat dan harus terus dipertahankan ke depannya.
“Tentu saja Fraksi PKS memberikan dukungan dan melihat bahwa kondisi hari ini yang ideal adalah kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. Dan ini tentu sejalan dengan Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000. Dan sekali lagi kami berharap bahwa situasi yang ideal ini tetap bisa dipertahankan sehingga kemudian kepolisian bisa terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat se-Indonesia,” kata Nasir saat Raker bareng Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung DPR, Senin (26/1/2026).
Sementara, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Rikwanto menyebut Polri tak perlu cemas ketika munculnya wacana tersebut. “Saat ini, Polri harus menunjukkan sisi terbaiknya bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menegakkan hukum, tunjukkan Polri itu memang betul bagus dalam pekerjaannya, dan pada akhirnya bisa kembali mendapatkan simpati masyarakat dan dicintai masyarakat,” ujarnya.
“Yang terakhir harapan kita adalah dari Fraksi Partai Golkar, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung. Ini amanat undang-undang, amanat reformasi yang kita tinggal melaksanakannya agar tugas ke depan lebih bisa lagi dilaksanakan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Di sisi lain, anggota lainnya dari Fraksi PKB Abdullah memastikan pihaknya tetap mendukung Polri di bawah Presiden. Ia  menyinggung soal peran Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Gus Dur berani terbuka melawan elite militer waktu itu, pada akhirnya muncul TAP MPR ini yang memposisikan Polri di bawah Presiden dan dipisahkan dengan ABRI,” ucap Abdullah.
(Arief Setyadi )
