Tingginya harga daging bahkan memicu aksi mogok berjualan oleh ratusan pedagang di Cianjur, Jawa Barat, sebagai bentuk protes atas tingginya harga di tingkat pengecer.
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menegaskan, kebijakan pemberian izin impor daging sapi sebesar 250 ribu ton kepada BUMN harus menjadi solusi konkret untuk menekan harga.
“Kuota impor sebesar itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jangan sampai masyarakat tetap membeli dengan harga mahal, sementara negara sudah membuka keran impor besar-besaran. Pemerintah harus hadir memastikan harga tetap terjangkau,” ujar Imas Aan di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Imas mengingatkan bahwa periode Ramadan selalu menjadi waktu rawan kenaikan harga pangan akibat lonjakan permintaan. Ia menekankan bahwa pemberian izin impor, baik kepada BUMN maupun pihak swasta sebesar 30 ribu ton, seharusnya menjadi instrumen negara untuk melakukan intervensi pasar secara efektif.
Menurut legislator asal PKB tersebut, jaminan ketersediaan stok saja tidak cukup tanpa diikuti pengawasan ketat terhadap distribusi. Ia mengkhawatirkan jika tidak ada pengendalian tegas, kebijakan impor hanya akan menjadi langkah administratif yang tidak dirasakan manfaatnya oleh konsumen akhir.
“Stabilitas harga pangan adalah tanggung jawab negara. Jangan biarkan mekanisme pasar berjalan tanpa kendali ketika kebutuhan masyarakat meningkat tajam. Negara wajib memastikan kebijakan impor ini benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Imas berharap Kementerian Perdagangan dan instansi terkait segera melakukan operasi pasar dan pengawasan jalur distribusi agar gejolak harga dapat diredam sebelum memasuki bulan Ramadan.
